Dalam mewujudkan perempuan dan anak-anak Indonesia yang berkualitas, dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Keluarga, terutama perempuan dan anak itu sendiri.

Menteri PPPA: Pembangunan Harus Inklusif Gender dan Anak

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak seluruh lapisan perangkat daerah untuk bersama-sama mengupayakan pembangunan yang inklusif gender dan mendukung kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan.

Salah satu upaya yang tengah gencar dilakukan melalui pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Keberadaan DRPPA diharapkan dapat menjadi spektrum baru bagi pembangunan nasional yang berkeadilan gender, serta mampu menjadi jawaban bagi penyelesaian lima arahan prioritas yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam mewujudkan perempuan dan anak-anak Indonesia yang berkualitas, dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Keluarga, terutama perempuan dan anak itu sendiri yang paling paham mengenai kebutuhan mereka.

“Pelibatan perempuan dalam pembangunan tersebut telah diwujudkan oleh Kabupaten TTS melalui Sekolah Perempuan (Sekoper) “Bife Meto” yang baru saja melepaskan 150 wisudawati”, ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat mencanangkan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT serta pengukuhkan Relawan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak, serta melepaskan 150 wisudawan Sekolah Perempuan “Bife Meto” diselenggarakan di Kantor Bupati TTS, NTT (11/5).

“Melalui penandatanganan Komitmen Bersama menunjukan usaha keras dari Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mewujudkan desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak secara mandiri dengan potensi sumber daya daerah masing-masing,” lanjut Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengucapkan terima kasih dan berharap 15 desa di Kabupaten TTS ini tidak sebatas merayakan launching DRPPA saja, tapi bisa diimplementasikan secara nyata menjadi model yang bisa direplikasi ke daerah lain, sehingga dapat terwujud pemenuhan hak anak dan perempuan.

Senada dengan Menteri PPPA, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun mengatakan, wisuda 150 Anggota Sekolah Perempuan merupakan perwujudan dari komitmen dari kabupaten TTS untuk mencapai tujuan khusus untuk membangun kepercayaan diri perempuan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan untuk kesejahteraan keluarga dan membangun kesetaraan gender dalam keluarga, serta memotivasi perempuan untuk berperan dalam pembangunan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri PPPA meninjau produk UMKM berupa kerajinan tangan, kain tenun dan macam-macam panganan anggota Sekoper “Bife Meto” serta meninjau Sekoper di Kecamatan Fatumnasi.

Lebih lanjut, dalam memberikan layanan yang memadai sesuai dengan kebutuhannya, Menteri PPPA juga mengukuhan 30 Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Kabupaten TTS. Diharapkan 30 relawan tersebut dapat membantu penanganan permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan lembaga layanan perempuan di desa.

Selain itu, Pemerintah Daerah TTS turut mengapresiasi peran tokoh masyarakat yang berjasa dalam membantu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memberikan penghargaan kepada 5 (lima) orang pegiat.(J02)

  • Bagikan