Waspada
Waspada » Menteri Agama Tak Mau Ada Korupsi Di Kementerian Yang Dipimpinnya
Nusantara

Menteri Agama Tak Mau Ada Korupsi Di Kementerian Yang Dipimpinnya

JAKARTA (Waspada): Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktek-praktek korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi keharusan di Kementerian Agama untuk menjamin terjadinya perbaikan layanan publik.

“Saya merasa bangga, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah ada di Kementerian ini, dan harus terus dipertahankan serta dilakukan perbaikan kalau masih kurang. Kita juga harus tegaskan komitmen sekali lagi, bahwa tidak ada hanky panky di Kementerian ini,” tegas Menag Fachrul Razi di hadapan 372 pejabat Kemenag yang menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2020, di Jakarta, Rabu (29/1).

Komitmen pemberantasan korupsi ini harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan di lembaga yang dipimpinnya. Baik pengadaan barang, jasa, maupun jabatan.

Hal ini menurut Menag, harus dicamkan oleh seluruh ASN Kementerian Agama.

“Saya tegaskan, kalau Anda menyimpang sedikit saja, tidak perlu sampai KPK tahu. Karena kami yang akan panggil KPK untuk menangkap anda,” tandas Menag.

Ia mencontohkan, beberapa hari lalu dirinya telah mengumpulkan pemenang lelang pembangunan kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dia mengumpulkan semua pihak terlibat dan saya katakan tidak ada hutang budi pribadi kepada menteri agama, wakil menteri agama, wakil menteri agama, dirjen atau rektor.

“Tapi saya katakan, bapak-bapak punya hutang budi kepada negara. Maka, lakukan pekerjaan dan kewajiban bapak dengan baik. Begitu saya katakan,” ujar Menag.

Turut hadir dalam pembukaan Rakernas Kemenag 2019 Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Haryono. Hadir pula, Dewan Pengawas BPIP Tri Sutrisno, Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek, KH Syafii Maarif, dan KH Said Aqil Siradj, serta Pimpinan Majelis-majelis Agama.

Dalam pembukaan Rakernas Kemenag kali ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dengan BPIP.

Dalam Rakernas 2020 yang berlangsung sampai 31 Januari itu dibahas lima program prioritas Kemenag tahun 2019-2020.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan saat menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan yang mengusung tema “Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju’ ini mengatakan, lima program prioritas ini adalah pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas haji dan pembenahan umrah, pembenahan pendidikan keagamaan, penguatan moderasi dan sertifikasi halal.

Rakernas Kemenag 2020 diikuti oleh 372 peserta yang terdiri dari pejabat eselon I dan II Pusat, Kakanwil Kemenag Provinsi, serta Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

“Sesuai pesan Bapak Menteri serta Bapak Presiden, kegiatan Rakernas juga menjadi momentum, bukan hanya mensent program, tapi juga delivery program kepada seluruh pimpinan Kemenag di daerah,” ujar Sekjen.

Rakernas menurut Sekjen Kemenag juga merupakan kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pimpinan-pimpinan yang inspiratif di lingkungan Kementerian Agama.

“Hari ini akan kita berikan sejumlah penghargaan kepada pimpinan satuan kerja yang berprestasi. Semoga ini dapat menjadi uswah, teladan bagi yang lain,” paparnya. (dianw/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2