YOGYAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mementahkan tuduhan Amien Rais terkait upaya pemerintah memastikan Partai Ummat tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Hasto yang berdiri di sebelah Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin meminta maaf
karena di area kampus, dirinya harus menjawab pertanyaan publik mengenai isu politik.
Untuk diketahui, Hasto sedang bersama Prof. Al Makin di sela acara seminar dimana Hasto menjadi pembicara di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,Kamis (15/12/2022).
Kata Hasto, bukan ranah PDIP untuk mencampuri rumah tangga partai lain. Tapi karena Amien Rais telah menuduh bahwa ini sepertinya ada upaya-upaya dari pemerintah, maka Hasto pun menjawab.
“Apa yang disampaikan Pak Amien sama sekali tidak benar. Tak ada permainan rezim. Yang ada ketidakkompakan antara Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, red) dan Pak Amien Rais sehingga harus membuat partai sendiri (Partai Ummat, red,” kata Hasto.
“PAN ini kan tradisinya kan sangat lama. PAN lahir dari reformasi. Jadi kenapa (Amien, red) meninggalkan Partai Amanat Nasional?” tambah Hasto.
Kata Hasto, sebaiknya Amien tidak berusaha menutupi ketidakmampuannya dengan menyalahkan Pemerintah.
“Ini karena ketidakkompakan. Jangan pemerintahnya yang disalahkan. Kemudian karena ketidakmampuan melakukan konsolidasi, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Buktinya yang lain lolos,” tegas Hasto.
Menjawab awak media, PDIP kembali mendapatkan nomor urut 3 (tiga) sebagai peserta pemilu 2024. Nomor yang sama seperti pemilu 2019 lalu. Hasto mengatakan nomor itu sangat melekat di hati rakyat.
“Nomor urut tiga adalah salam perjuangan, salam metal, yang sangat melekat di hatinya rakyat,” kata Hasto.
“Masing-masing punya tafsir terhadap nomornya sendiri dan bagi PDIP, nomor tiga menunjukkan Trisakti. Semangat gotong royong yang menjadi saripati dari idelogi Pancasila. Sangat mantap,” tegas Hasto.
Hasto, bukan hanya PDIP yang memilih mempertahankan nomor urut tiga itu. Partai lain juga melakukannya seperti PKB dengan nomor satu, Gerindra dengan nomor 2, dan yang lainnya. Menurutnya, dengan begitu, bisa menghemat biaya atribut karena bisa memakai yang lama.
“Ini demi efisiensi. Karena atribut dan benderanya kan masih banyak yang pakai nomor tiga. PKB pakai nomor satu. Dan partai lainnya juga. Hal hal seperti itu ada alasan efisiensi dan juga memudahkan pemilih. Membantu pemilih dalam mengingat logo partai dan nomor partai. Jadi itu menjadi satu kesatuan,” urai Hasto.
Dan partai politik juga dibebaskan untuk mempertahankan nomor urut atau melakukan kocok ulang agar mendapat nomor urut baru. Yakni seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Toh partai tetap diberikan pilihan. Buktinya PPP memilih dilakukan undian kembali. Tidak melakukan nomor lama. Itu hak demokratis dan PPP dapat nomor 17. Satu tambah tujuh sama dengan delapan atau bermakna keabadian. Setiap partai bebas saja memaknai nomor urut mereka,” kata Hasto. (irw)
