Waspada
Waspada » Mekanisme Baru Penyaluran BOS Disyukuri Para Kepsek
Medan Nusantara

Mekanisme Baru Penyaluran BOS Disyukuri Para Kepsek

MEDAN(Waspada): Mekanisme baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pemerintah melegakan para kepala sekolah. Transfer langsung kepada rekening sekolah, membuat kepala sekolah tidak terlalu dibebani dengan birokrasi yang rumit.

Hal ini diungkap Kepala SMPN 7 Medan, Hj.Irnawati MM dan Kepala SMPN 3 Medan,Hj Nurhalimah Sibuea, Senin(17/2) di Medan.

Kepala SMPN 7 Medan, Irnawati menyebutkan proses yang baru sangat menggembirakan.

“Ya,senanglah dapat merealisasi kegiataan sesuai dengan jadwalnya,” ujar Irnawati.

Hal senada disampaikan Kepala SMPN 3 Medan, Nurhalimah Sibuea bahwa program terbaru ini bagus.

“Pencairan  cepat sudah pasti kita bersyukur karena seringkali sekolah sampai berutang untuk membayar semua kegiatan lebih dulu sangat tidak etis karena kasek yang hrarus bertanggung jawab yang lain tidak,”katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program merdeka belajar jilid ke-3, setelah merdeka sekolah dan merdeka kampua. Merdeka jilid 3 atau Merdeka BOS kali ini adalah merubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi lebih fleksibel. Salah satu yang mengemuka adalah meningkatnya porsi penggunaan dana BOS untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer. Alokasi dana BOS yang dapat dipakai sekolah untuk membayar guru honorer bisa mencapai 50 persen dari total anggaran yang masuk ke rekening sekolah.

“Memang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer di sekolah. Pemerintah menganggap hal ini solusi pertama mengatasi persoalan guru honorer,”kata Mendikbud Nadiem Makarim.

Mengenai pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan. Pertama, guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Kesulitan Dengan Syarat NUPTK

Kenyataannya, masih banyak guru honorer yang tidak punya NUPTK. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud mencatat, dari 1.498.344 guru non PNS yang masuk daftar Dapodik, baru 708.963 orang atau 47 persen yang punya NUPTK. Data itu tertanggal 18 Desember 2019. Artinya, masih lebih dari separuy guru non PNS atau guru honor yang tidak punya NUPTK.

“Kalau harus ada NUPTK sementara untuk menerbitkan NUPTK agak sulit, sedangkan guru sudah bayak pensiun jadi sekolah secepatnya harus mengangkat guru honor. Hal ini cukup memberatkan,” sambung Nurhalimah.

Terlebih lagi, sampai detik ini, baik SMPN 3 maupun SMPN 7 Medan belum menerima dana BOS yang dijanjikan cair pada Februari ini.

“Kami belum terima dananya sampai hari ini,” pungkas Nurhalimah dan Irnawati

Dicairkan Bertahap

Saat pelucuran Merdeka BOS belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatajan, total dana BOS tahun ini mencapai Rp54,3 triliun untuk 45,3 juta siswa. Jumlahnya naik dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp49 triliun. Menkeu juga menerangkan bahwa untuk tahap pertama dana BOS akan disalurkan ke 136.579 rekening sekolah di 32 provinsi dengan jumlah dana Rp9,8 triliun.

Sabtu (15/2) di Jakarta, Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik DJPK Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kresnadi Prabowo Mukti mengatakan sudah ada 108 ribu sekolah telah disalurkan dana BOS nya ke masing-masing rekening sekolah. Masih ada sedikitnya 27 ribu sekolah yang menyusul karena memerlukan verifikasi.

“Itu tandanya kebijakan baru Permendikbud nomor 8 tahun 2020 sudah berjalan efektif. Kalau dulu di tanggal segini tak mungkin bisa sebesar dan secepat itu pencairannya,” ungkap Kresnadi.

Dikatakan Kreanadi, sebelumnya mekanisme pencairan BOS mengharuskan dana mampir ke RKUD Provinsi. inilah yang diduga membuat dana BOS kerap terlambat karena rumitnya proses birokrasi.

“Karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemda tidak bisa kita pungkiri ada beberapa dinamikanya. Makanya dalam rangka menerjemahkan programnya Mas Menteri (Nadiem Makarim), waktu itu Pak Nadiem bertemu dengan Ibu Sri Mulyani, untuk mendiskusikan seperti apa ini terobosan yang strategis,” lanjut dia.

Percepatan itu juga dinilai dapat menggerakkan roda perekonomian secara langsung.  Karena dana maupun belanja sekolah langsung dikelola oleh pihak hilir, yakni sekolah.

Dibalik keterlambatan itu, kata Kresna, biasanya Kepala Sekolah juga kerap menalangi kebutuhan sekolah yang sangat mendesak. Di antaranya membayar listrik hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang rusak ringan.

“Paling tidak kalau sekarang itu uang sudah ada di sekolah dan bisa segera dieksekusi.
Jadi untuk menjawab keterlambatan dari proses pembelajaran siswa itu sendiri,” pungkasnya.(m37/dianw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2