JAKARTA (Waspada):
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan sebagus apapun penundaan pemilu dirinya menolak.
Persoalan pemilu,, sangat strategis sebagai sarana mengganti kekuasaan secara damai, kata Masinton dalam diskusi bertajuk ‘Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi’. yang diselenggarakan Fraksi PKB MPR RI, di Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut Masinton yang dilihatnya belakangan ini kita menjadi resah.
“Seakan-akan negara diatur oleh yang orangnya itu-itu aja. Dia bicara dalam tataran dia saja. Kita di parlemen melihat ada elemen lain di liuar parlemen yang juga itu sebuah kekuatan. Karena strategis harus dialogkan bukan menyebut big data. Dengan
didialogkan seperti yang dilakukan Fraksi PKB MPR ini publik ikut berpartisipasi meskipun usulan penundaan pemilu kontroversi,”tutur Masinton.
Dalam diskusi itu, dengan tegas Masinton menolak usulan dari PKB untuk menunda pemilu 2024.
“Kalau tiga periode saya sendiri juga menolak. Mau sebagus apapun mau penundaan saya menolak”tandasnya.
Dalam sejarah ketatanegaraan kita pernah menunda pemilu dan mempercepat pemilu.
“Dampak penundaan pemilu melahirkan otoriter. Jangan-jangan ada harmoko kedua berulang, harmoko kedua berulang,”sebut Masinton.
Karena masalah pemilu hal yang strategis harus didialogkan.
“Kalau polanya top down saya khawatir bukannya tertunda tapi pemilunya dipercepat. Saya berpandangan ruang dialog dibuka secara luas . Penundaan pemilu seharusnya tahun 1968 ke 1971 karena situasional dan situasi yang kritis. Demokkarasi itu, sejatinya dialog dibuka bukan hanya top down. Semoga Presiden Jokowi tidak terjebak ala harmoko jilid dua,” kata Masinton Pasaribu.
Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penundaan pemilu hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.
”Kalau tidak ada kehendak kuat rakyat, tidak mungkin bisa dilaksanakan,”kata Jazilul yang juga Ketua Fraksi PKB MPR RI ini .
Menurut dia, penundaan pemilu baru sebatas wacana, sehingga layak untuk didiskusikan.
Jika nantinya terjadi amandemen, pasal mana harus diubah. Bagaimana pula persetujuan atau penolakan partai-partai.
”Bagi PKB ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau nggak, ya berhenti. Penundaan pemilu kapan, waktu masih dua tahun. Perbincangan publik masih bisa berubah,” ungkapnya.
Diskusi yang digelar Fraksi PKB MPR ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat bahwa di era demokrasi, topik apapun harus dibuka.
”Diskusi seperti ini minimal bisa menjadi referensi dunia akademik bahwa ada hal-hal yang belum diatur secara rigit dalam konstitusi kita,” ujarnya.
Gus Jazil mengingatkan bahwa penundaan pemilu bisa dilakukan asal menggunakan mekanisme ketatanegaran atau konstitusi.Tidak boleh keluar dari koridor konstitusi.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB MPR mengajak kepada publik untuk memberikan masukan supaya gagasan ini baik pro maupun kontra, bisa menjadi pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya supaya penundaan itu memang benar dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai penundaan ini justru membuat masalah,” katanya.(j04)
