JAKARTA (Waspada): Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pemerintah harus mengusut dugaan aliran dana pajak senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebab, jelas LaNyalla, permasalahan tersebut bisa menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah.
Apalagi jika ada pernyataan kalau tidak bayar pajak, nanti bahan bakar minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat.
“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar,” kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud dalam relis medianya yang diterima, Selasa (14/3/2023), di Jakarta.
Tidak itu saja, LaNyalla menilai masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.
“Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait aliran dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir. Karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat,” jelasnya.
LaNyalla menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak.
“Karena tentunya para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta,” tukas Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud. (j05)
