JAKARTA: Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Lamhot Sinaga dalam rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina Hulu Rokan (PHR),dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), mengatakan tidak tercapainya rencana pemerintah untuk menggenjot target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) karena adanya intervensi yang selama ini menjadi beban Pertamina.
” Intervensi pihak luar itu yang selama ini menjadi beban Pertamina dan mengakibatkan tidak tercapainya target nasional kita di Hulu Migas yaitu 1 Juta barel per hari,” kata Lamhot Sinaga, Senin (10/4/2023), di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta.
Pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Dirut PHE, PHM dan PHR yang berbuntut pada pengusiran Dirut PHM, menurut Lamhot Sinaga, juga mengemuka nama “James” yang diduga selalu mengatur sejumlah proyek-proyek di Pertamina Hulu Migas. Bahkan “James” ini disebut sebut sangat berkuasa penuh untuk menentukan level direksi-direksi sampai ke level GM (General Manager) di lingkungan Pertamina Hulu Migas.
” Kita sangat miris adanya perubahan krakter – krakter yang ada dan ini membebani terhadap produksi di hulu migas kita,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II.
Lamhot Sinaga pun mengakui pada rapat terdahulu saat anggota DPR RI rekannya anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyebut “James”, namun setelah ditelusuri ternyata James ini adalah nama panggilan, nama sebenarnya adalah Febri Prasetyadi Soeparta, yang saat ini masih tersangkut kasus di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait kasus mantan Kepala SKK Migas.
Menurut politisi Golkar ini, para anggota Komisi VII DPR mempertanyakan kenapa “James” ini sangat ditakuti oleh para direksi dan para GM ? Ini membuat geram para anggota Komisi VII, karena selama ini “James” yang merupakan nama panggilan berperan menentukan proyek-proyek besar di seluruh Pertamina Hulu Migas.
Anggota Komisi VII diantaranya Nasril Bahar Fraksi PAN, Lamhot Sinaga Fraksi Golkar, Nasir Fraksi Demokrat, Falah Anru Fraksi PDIP dan sejumlah anggota Komisi VII lainnya yang memertanyakan betapa kuatnya cengkraman James ini melalui kaki tangannya yang ditempatkan di posisi strategis,
Diakhir rapat pun Komisi VII memberikan rekomendasi kepada Dirut Pertamina Holding untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar yang mengatur jabatan struktural dan pengaturan proyek-proyek di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi.