Waspada
Waspada » Komnas Haji dan Umrah Mengimbau Haji Tahun Ini Dibatalkan
Internasional Nusantara

Komnas Haji dan Umrah Mengimbau Haji Tahun Ini Dibatalkan

Masjid Nabawi

JAKARTA (Waspada): Komnas Haji dan Umrah menilai sangat sulit menerapkan manajemen bencana seperti social distancing maupun physical distancing pada saat penyelenggaraan ibadah haji. Untuk itu sebaiknya penyelenggaraan haji tahun ini ditunda selama masih ada pandemi Covid-19.

“Sulit menerapkan strategi social distancing maupun physical distancing terutama pada saat agenda-agenda krusial seperti thawaf, wukuf, sa’i, lempar jumrah,” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, Senin (25/5/2020).

Akan ada lebih dari 1,3 juta orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada saat yang bersamaan. Untuk itu kata dia, masih sangat beresiko memberangkatkan jamaah haji tahun ini karena pandemi masih terjadi. Mustolih mengatakan, ada beberapa hal lain yang bisa menjadi landasan Presiden dapat meniadakan pelaksanaan rukun Islam kelima pada tahun 2020 ini.

Pertama, pemerintah masih belum mencabut status darurat bencana nasional akibat pandemi covid-19 sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang diberlakukan sejak 13 April 2020.

Karenanya segala ketentuan dan pendekatan mestinya menggunakan perspektif kebencanaan. Dengan kata lain penundaan pemberangkatan misi haji bisa merujuk beleid tersebut bukan karena keinginan pemerintah, akan tetapi terhalang oleh bencana non alam berupa Covid-19.”Sehingga tugas dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan haji terhalang oleh bencana atau dengan kata lain terjadi force majeur,” katanya.

Hal ini penting dikemukakan karena pihak Kemenag mungkin saja merasa khawatir bila haji ditunda akan mendapatkan gugatan dari berbagai pihak termasuk gugatan class action dari jamaah. Keinginan menunda tentu saja bukan dari pemerintah, tetapi karena situasi yang membahayakan jiwa jemaah.

Kedua, aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih berlaku di berbagai daerah, jika pemerintah konsisten terhadap aturan PSBB maka larangan berkumpul juga berlaku terhadap kegiatan apapun, tak terkecuali prosesi pemberangkatan jamaah haji yang melibatkan ratusan ribu orang.

Ketiga, akan keluar biaya ekstra jumbo minimal terkait dua sektor penting yaitu penerbangan dan kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan perusahaan maskapai hanya boleh mengangkut 50 persen dari daya tampung karena harus memberlakukan social distancing di dalam pesawat.

“Sehingga untuk keperluan haji harus menyediakan dua kali lipat angkutan pesawat yang sudah dijadwalkan, baik untuk pemberangkatan maupun pemulangan,” katanya.

Keempat, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan tenaga kesahatan lainnya juga harus ditambah secara signifikan untuk menjaga kesehatan jemaah dan petugas.

Padahal saat ini peran mereka tengah difokuskan untuk membantu menangani Covid-19 di dalam negeri yang masih fluktuatif, bahkan diprediksi setalah lebaran akan ada lonjakan pasien positif Covid-19 yang signifikan akibat kurangnnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB.

Kelima, misi jamaah haji yang berjumlah 221 ribu orang dikhawatirkan berpotensi terinveksi selama prosesi haji menjadi cluster baru, baik selama proses di tanah air maupun di tanah suci, karena berinteraksi dengan jutaan jamaah lainya dari berbagai negara.

“Sehingga manakala pulang ke Tanah Air sangat potensial menjadi cluster baru Covid-19, tentu saja semua pihak tidak menginginkan ini akan terjadi,” katanya. “Terlebih terlebih 1 persen (sekitar 2 ribu orang) porsi jamaah diperuntukkan bagi jemaah usia lanjut usia (lansia) sehingga beresiko tinggi (risti) dan rentan mengalami gangguan kesehatan,” ujarnya menambahkan.

Memang kata dia, keputusan penundaan haji 2020 tentu saja akan membuat sejumlah pihak tertentu akan merasa kecewa, baik bagi jamaah, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atas penyelenggaraan ibadah ini.

“Tetapi penundaan pemberangkatan haji adalah jalan terbaik saat ini, menyelamatkan ribuan jiwa rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan manapun. (ihr/m11)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2