Scroll Untuk Membaca

Nusantara

Komisi VIII Harap Persiapan Haji 2024 Dapat Lebih Optimal

Komisi VIII Harap Persiapan Haji 2024 Dapat Lebih Optimal
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Wilayah Kemenag Banten, Jumat (1/12/2023). (ist)

JAKARTA (Waspada): Komisi VIII DPR RI berkomitmen agar penyelenggaraan Haji 2024 bisa lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, perencanaan hingga penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sudah dilakukan sejak awal November 2023, sehingga penyelenggaraan haji 2024 diharapkan dapat lebih baik di tahun depan.

“Pembahasan BPIH tahun ini dilakukan sangat cepat, sejak 13 November 2023 hingga 27 November 2023. Hanya 15 hari kalender atau 11 hari kerja. Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dipersiapkan secara lebih optimal,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kantor Wilayah Kemenag Banten, Jumat (1/12/2023).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Komisi VIII Harap Persiapan Haji 2024 Dapat Lebih Optimal

IKLAN

Marwan menambahkan, kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian kuota haji reguler 221.720 dan kuota haji khusus 19.280. Sedangkan besaran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk haji reguler sebesar Rp93.410.286.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini juga menyerukan, agar Kemenag RI menyosialisasikan semua keputusan yang telah dihasilkan bersama Komisi VIII kepada masyarakat luas.

“Kami mendorong dilakukannya sosialisasi yang masif kepada jemaah haji dalam menjaga kesehatan untuk mendukung terwujudnya jemaah haji yang mandiri,” ujarnya. (j05)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE