Komisi VIII DPR RI Dorong Penambahan Anggaran Kementerian PPPA - Waspada
banner 325x300

Komisi VIII DPR RI Dorong Penambahan Anggaran Kementerian PPPA

  • Bagikan
Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (18/5).(foto:humaskpppa)

JAKARTA (Waspada): Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sangat strategis bagi pembangunan nasional, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendorong penambahan anggaran, utamanya bagi pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan rentan dalam bidang kewirausahaan.

“Kementerian PPPA harus dipandang sebagai kementerian yang strategis bagi perencanaan pembangunan nasional dan melakukan program nyata bagi masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan penambahan anggaran, utamanya bagi pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan bagi perempuan pra sejahtera, perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas bencana, maupun penyintas kekerasan,”ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian PPPA, terkait Penyesuaian Penggunaan (Refocusing) Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual dan Alternatif Solusinya, Selasa (18/5).

Ditambahkannya, masih banyak persoalan yang ditangani Kementerian PPPA yang membutuhkan penambahan anggaran. Apalagi isu terkait perempuan dan anak menjadi kegelisahan publik. Kementerian PPPA harus dilihat sebagai kementerian yang lebih strategis bagi perencanaan pembangunan nasional. Persoalan yang ditangani Kementerian PPPA secara sosial sangat signifikan, bukan sekedar pelengkap. Contohnya, ketika harus berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait ketersediaan data terpilah perempuan dan anak terdampak bencana. Hal tersebut merupakan program yang nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang menyampaikan Kemen PPPA telah menindaklanjuti surat Menteri Keuangan terkait penyesuaian anggaran (refocusing) dan realokasi anggaran dalam upaya memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021, dukungan anggaran perlindungan sosial, dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Refocusing dan Realokasi Belanja Tahun Anggaran 2021 Kementerian PPPA sebesar Rp12,5 miliar, sehingga terjadi perubahan pagu anggaran tahun 2021 dari sebelumnya sebesar Rp279,56 miliar menjadi sebesar Rp267,06 miliar rupiah.

Anggaran tersebut terbagi ke dalam duaprogram di Kementeria PPPA, yaitu program dukungan manajemen dan program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

 

“Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya dalam merespon isu-isu aktual terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut diantaranya respon terhadap perempuan dan anak korban bencana, potensi radikalisme yang tinggi pada perempuan dan anak, masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan perkawinan anak, peningkatan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang secara online, penurunan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta anak-anak pada kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, seperti pekerja anak sebagai dampak pandemi,” jelas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Terkait masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Menteri Bintang menyampaikan Kemen PPPA melakukan berbagai upaya, diantaranya menyediakan layanan pengaduan melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat nasional; Memperkuat layanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) provinsi dan kabupaten/kota melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perempuan dan Anak (DAK NFPPA) untuk melakukan pencegahan, peningkatan kapasitas tenaga layanan, dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO; Mendorong diterbitkannya regulasi sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual; Meningkatkan jejaring dan kerja sama lintas sektor dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Mendorong urgensi pembentukan unit pelayanan teknis daerah untuk memastikan adanya layanan cepat, tepat, dan akurat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk TPPO.

Dalam rapat tersebut Komisi VIII DPR RI juga mendorong Kementerian PPPA agar menguatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang aktual.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti berharap Kementerian PPPA terus mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(J02)

 

 

 

  • Bagikan