JAKARTA (Waspada): Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Mendengar penjelasan tersebut, Komisi VI meminta Kementerian Investasi dan BP Batam membuat skema penyelesaian masalah secara menyeluruh yang bisa diterima semua pihak.
Lebih lanjut, dalam melakukan sosialisasi, pendataan dan pendaftaran masyarakat terdampak, dilakukan secara humanis. Dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji, dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Selain itu, Komisi VI juga meminta BP Batam dalam pelaksanaan implementasi yang mengundang investor asing ke Indonesia agar menggunakan asas equal treatment. Diketahui, Proyek investasi Rempang Eco-City akan menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap Kementerian Investasi dapat belajar dari konflik akibat investasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Ia menilai konflik akibat investasi bukan sesuatu yang baru terjadi. Banyak investasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan dan penolakan.
“Kita harus belajar banyak dari konflik akibat investasi di Pulau Rempang. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi. Dimanapun investasi masuk selalu ada perlawanan, penolakan dan selalu ada konflik,” kata Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Deddy pun merinci berbagai hal yang harus dipastikan sebelum investasi dilakukan. Pertama, ia mengatakan bahwa adanya investasi harus disertai dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Ia pun mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat merapikan pasar di Solo, yang terlebih dahulu melakukan dialog-dialog dengan masyarakat.
Kemudian, investasi harus memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis. Sebab, kedua hal tersebut merupakan persoalan mendasar. “Nelayan dipindah dari pinggir pantai jauh dari tempat mereka mencari hidup, jauh dari tanah leluhur mereka, pasti akan menimbulkan konflik. Nah ini kan saya kira pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita catat sehingga tidak terulang di tempat lain,” lanjutnya.
Selain itu, sebelum melakukan investasi harus disertai krisis manajemen yang baik. Misalnya dengan memastikan kepastian hukum dalam setiap proses investasi. Aspek lain, menurut Deddy adalah dengan memberikan kepastian bagi masyarakat dapat hidup dengan lebih baik lagi dengan adanya investasi.
“Tolonglah investasi itu diidentifikasi pak, peluang pekerjaan apa saja yang didapat di sana. Supaya kita menyiapkan roadmap sumber daya manusia di sana. Masyarakat di sana untuk bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya jadi security, office boy, cleaning service. Apakah diperlukan kita membuat balai latihan, vokasi, atau segala macam,”tandas Deddy. (J05)
