KUTACANE (Waspada): Komisi IV DPR RI berdiskusi terkait ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Oproom Setdakab, Aceh Tenggara, Selasa (16/7) dalam rangka reses masa sidang tahun 2023-2024.
Hadir Sekda, Yusrizal, ST sebagai Ketua KP3 Agara, Kapolres Agara AKBP R Doni Sumarsono S.Ik, MH, Dandim 0108 Letkol Czi Arya Murdyantoro, ST, Kajari Aceh Tenggara, Erawati SH.
Juga hadir dalam forum diskusi Ketua Komisi B DPRK, Kasri Selian, para Kepala OPD, Dirut Pupuk Indonesia (PI), para Camat, Distributor, kios pengencer, unsur masyarakat, sejumlah wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Ketua Tim Reses Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan mengatakan, pupuk adalah input yang pertama untuk meningkatkan produksi beras, tiba saat ini memasuki krisis pangan, beras banyak dipenuhi dari impor karena produksi lokal terpadu lewat pergeseran cuaca, peralihan lahan sektor pertanian setiap tahun, sehingga mengalami defisit beras.
“Upaya kita untuk mengatasi itu salah satunya adalah meningkatkan produktivitas dan salah satu alatnya adalah pupuk, sering kali kami, Komisi IV rapat dengan Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang di lapangan sering kali terjadi masalah, di sini kami sudah dengar juga dari Pak Sekda,” katanya.
“Kami sering mendengar dari Pak Salim Fakhry dalam rapat-rapat kerja dan rapat-rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI terkait persoalan pupuk di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu, kami didampingi juga oleh Dirjen Tanaman Pangan dan juga bapak Rahmad selaku perwakilan Pupuk Indonesia, seara langsung, di dalam kesempatan ini bisa memberikan kebijakan-kebijakan strategis guna langsung memecahkan persoalan yang ada,” katanya.
Di lapangan masih ditemui pakta bahwa banyak petani mengatakan pupuk bersubsidi paling murah mereka terima di harga Rp180 ribu hingga Rp250 ribu per sak, ini sangat menyalahi aturan, tentunya kesejahteraannya akan turun, nilai tukar petani akan turun karena input produksi saja sudah mahal.
Diketahui ketika panen raya harga gabah akan pasti turun, harga input sudah mahal, outputnya juga murah. “Kita ingin harga pupuk subsidi sesuai HET, apabila ada permasalahan di lapangan, ayo silakan kita berbicara, jangan coba-coba menaikkan harga HET yang ditetapkan oleh Pemerintah, KP3 mengawasi jika harga di atas HET, itu sudah pelanggaran, kalau ada persoalan di lapangan mari kita diskusikan,” sebutnya.
Budhy Setiawan juga mengatakan diskusi yang dilaksanakan di Oproom Sekdakab Aceh Tenggara ini bagian tindak lanjut dari RDP pihaknya dengan Pupuk Indonesia dan Kementan RI, yang dilaksanakan pada beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI. “Rapat ini melanjutkan RDP yang dilaksanakan Komisi IV DPR RI pada sebelumnya. Bahwasanya pihak Pupuk Indonesia ingin pembuktian terkait harga pupuk subsidi yang tinggi di Aceh Tenggara,” katanya.
Dia menyebutkan, diskusi tersebut, sebagai tindak lanjut dari hasil temuan anggota Komisi IV DPR RI perwakilan Aceh I, yaitu HM. Salim Fakhry, yang menginginkan pihak Pupuk Indonesia dan Kementan RI, untuk menuntaskan persoalan harga pupuk subsidi di Aceh Tenggara.
Bahwasanya harga pupuk subsidi jenis urea di Aceh Tenggara mencapai Rp180 ribu hingga Rp200 ribu per sak 50 Kg nya, yang sulit untuk diselesaikan oleh pihak KP3 maupun pemerintah setempat, karena terindikasi keterlibatan dari pihak Pupuk Indonesia.
Akhir dari diskusi itu, bahwa semua pihak, baik dari Pupuk Indonesia, Kementan RI, DPR RI, Forkopimda dan KP3 Aceh Tenggara, serta distributor dan kios pengencer pupuk subsidi setempat, menandatangani pakta integritas harga pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) atau akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati setempat.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI yang ikut dalam forum diskusi yakni, Drs Djarot Saiful Hidayat, M.Si, HM Salim Fakhry, SE, MM, Alien Mus, Ir Endro Harmoni M, BA, H. Muhtarom, S.Sos, Edward Tanur, SH, H Selamet, Dr H Hermanto, SE, MM dan KH Asep A. Maoshul Affandy S.Sos.(cseh)
