Waspada
Waspada » Ketua KPK: Korupsi Dana Bencana Dituntut Pidana Mati
Nusantara

Ketua KPK: Korupsi Dana Bencana Dituntut Pidana Mati

Ketua KPK Firli Bahuri (Waspada/ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh pihak yang mengurusi dana bencana tidak melakukan korupsi. Pasalnya, KPK bakal menuntut pelaku korupsi bencana dengan pidana mati sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK akan bertindak tegas dan sangat keras terhadap pelaku korupsi terutama terhadap anggaran bencana.

“Tidak ada kata lain, tuntutannya pidana mati, karena salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat hukum tertinggi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat dengar pendapat virtual dengan Komisi III DPR dengan pimpinan KPK, Rabu (29/4).

Firli mengatakan, KPK melakukan pencegahan, berkoordinasi, memonitor atas penggunaan anggaran, khusus pengadaan barang / jasa. Karenanya, KPK melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pendampingan.

Sementara pengawasannya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Firli melanjutkan, KPK juga membuat pedoman terkait pemberian dan penerimaan uang atau barang dalam rangka menjamin kepastian bagi para donatur, dermawan, penyumbang untuk pengananan Covid-19.

Ia menuturkan, KPK juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait besaran alokasi anggaran penanganan Covid-19.Hal ini bertujuan agar KPK mengetahui persis besaran anggaran tersebut.

Menurut Firli Bahuri KPK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemsos) untuk mengoptimalisasikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Ini yang kita sebut dengan program utilisasi NIK,” ujar Firli .

Sebelum rapat dengar pendapat secara virtual tersebut, Komisi III DPR Herman Hery, mendorong lembaga antirasuah itu ntuk terus berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery menyarankan agar KPK tak hanya fokus pada penindakan setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran tersebut. Seperti diketahui, anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah mencapai Rp 405 Triliun. (irw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2