Waspada
Waspada » Ketua Komisi III: Penegak Hukum Harus Independen Dan Profesional
Nusantara

Ketua Komisi III: Penegak Hukum Harus Independen Dan Profesional

Ketua Komisi III DPR Herman Herry (kanan) (Waspada/dok)

JAKARTA (Waspada) Ketua Komisi III DPR Herman Herry menegaskan Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, hukum merupakan panglima tertinggi, bukan kekuasaan atau opini-opini yang bersifat asumtif.

“Perlu saya tegaskan, Komisi III atau siapapun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Penegakan hukum harus bersifat independen dan profesional,” kata Herman, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1).

Di satu sisi aparat penegak hukum tidak bisa dipengaruhi pihak manapun. Tapi, di sisi lain aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dengan selalu memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Karena itu ia menegaskan, tidak ada yang ingin melemahkan kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Menurutnya, dua operasi tangkap tangan (OTT ) berturut-turut yang dilakukan KPK sudah membuktikan tidak ada upaya dari pihak manapun untuk melemahkan pemberantasan korupsi, khususnya terkait kewenangan OTT oleh KPK dalam UU KPK yang baru.

“Hanya saja, KPK dalam menjalankan tugasnya harus sejalan dengan UU yang berlaku. Prinsipnya, kami Komisi III, terus mendukung KPK dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi selama dilakukan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Terkait tudingan tentang adanya upaya pelemahan KPK, Herman Herry menegaskan sebagai negara hukum setiap warga negara, apalagi pejabat publik, harus menghormati peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama.

Jika ada yang merasa keberatan dan dirugikan, menurutnya, UU sudah menyediakan jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Tidak usah saling tuding dan menyalahkan, apalagi melempar bola panas ke publik. Jangan jadi Pahlawan Kesiangan,” katanya.

Terkait indikasi penghalangan upaya penggeledahan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Herman Herry melihat bahwa sampai saat ini isu tersebut masih simpang siur. Bahkan, belum ada keterangan resmi dari KPK atau pihak manapun terkait kebenaran isu ini.

“Mari kita bersama-sama tunggu keterangan resmi dari KPK terkait kebenaran isu ini,” katanya.

Herman Herry menambahkan hal ini harus menjadi evaluasi bagi KPK dalam melakukan kordinasi internal di tengah masa transisional UU KPK yang baru ini. Untuk itu, Komisi III DPR RI akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan KPK membahas isu-isu ini secara tuntas.

“Sebagai Ketua Komisi III, saya tegaskan bahwa berdasarkan UU KPK yang baru, KPK dan Dewan Pengawas (Dewas ) harus melakukan kordinasi dan sinergi yang baik dalam melaksanakan proses penegakan hukum di KPK. Jangan sampai terjadi insubordinasi di dalam tubuh KPK. Sebab, hal ini bisa menjadi potensi objek pra peradilan bagi para pihak di KPK,” tambahnya.

Adapun terkait koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di masa transisional UU KPK yg baru ini, menurut Herman, Komisi III akan membahasnya secara lebih dalam pada rapat dengar pendapat dengan KPK.(aya).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2