Waspada
Waspada » Kemsos Naikkan Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Warga Miskin
Nusantara

Kemsos Naikkan Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Warga Miskin

JAKARTA (Waspada): Pemerintah melalui Kementerian Sosial memutuskan untuk menaikan indeks Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari semula Rp110 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, menjadi Rp150 ribu/KPM/bulan.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, peningkatan indeks BPNT ini sangat diperlukan untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Ditambahkan Juliari, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,19 persen menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan yang tepat, salah satunya lewat BPNT.

“Ini sangat menggembirakan. Diawal Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Amin Ma’ruf angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,19 menjadi 9,22 persen pada bulan september terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018,” kata Juliari, di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menambahkan, perluasan manfaat BPNT pada tahun ini dinamakan Program Sembako. Untuk jumlah KPMnya masih dalam perhitungan.

Penambahan rupiah pada program sembako ini punya dasar kuat. Survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 menyebut, komoditas beras menduduki peringkat pertama sebagai komoditas paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Indeksnya mencapai 20,95 persen di perkotaan dan 26,79 persen di perdesaan. Komoditas lainnya adalah telur di peringkat ke-3 dengan sumbangan 4,09 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan.

Dikatakan mensos, dalam kenaikan tersebut juga disertai dengan penambahan bantuan lainnya seperti sumber karbohidrat. Diantaranya adalah beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan sagu.

Bisa juga membeli sumber protein hewani seperti telur, ayam, daging sapi dan ikan segar. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu dan sumber vitamin dan mineral seperti sayur-mayur dan buah-buahan.

“Bahan pangan tambahan selain beras dan telur dapat melihat kebutuhan KPM di daerah setempat, semisal di daerah Papua banyak Ikan segar dan sukanya Sagu, lalu di Nusa Tenggara Timur populernya Jagung atau di Jawa nyamannya tempe dan tahu,” tambah Mensos.

Penambahan bahan pangan pada Program Sembako tersebut juga mendukung Program Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting).

Bahan pangan tambahan seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan segar, daging atau kacang-kacangan dapat diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MPASI). Bahan pangan tambahan juga dapat meningkatkan varian gizi yang didapat oleh Ibu Hamil.

Mensos berharap keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT juga mendapatkan edukasi pemanfaatannya. Untuk itu,perlu kerjasama semua pihak agar program ini berjalan sukses.

“Saya berpesan kepada para keluarga penerima manfaat agar jangan sampai Rp150 ribu ini hanya terus saja dibelanjakan beras, bahan pangan lain juga diperlukan untuk dapat meningkatkan gizi KPM,”imbuh Juliari.

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung mengatakan
Program Bantuan Pangan oleh Pemerintah telah lama dilakukan dan mengalami perjalanan yang cukup panjang.

Hingga tahun 2020 merupakan Tahap Evolusi ke-VI, dimulai sejak tahun 1997 dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) sebagai respon atas krisis ekonomi dan kemarau berkepanjangan pada waktu itu.

Program OPK sendiri, dikatakan Andi berubah menjadi Subsidi Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2002. Bantuan Raskin berupa 15 kg/KPM/bulan dengan biaya tebus Rp. 1.600,-/Kg.

Seiring berjalannya waktu, Raskin berubah menjadi program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016, dengan fokus sasaran pada masyarakat berpendapatan rendah.

Pada tahun 2017, Subsidi Rastra bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan skema bantuan pangan tidak lagi di distribusi dalam bentuk Beras tetapi nontunai, melalui sistem perbankan kartu elektronik (KKS) yang diberikan langsung kepada KPM untuk dapat memperoleh beras dan/atau telur pada outlet khusus yang ditunjuk yaitu E-Warong.

Kemudian tahun 2018 Subsidi Rastra menjadi Bansos Rastra target 5,6 juta KPM dan BPNT 10 juta KPM.

Pada tahun 2020 program BPNT diperluas manfaatnya menjadi Program Sembako.

“Untuk jumlah KPMnya masih dalam perhitungan,” kata Andi.

Lebih lanjut Andi menegaskan program sembako merupakan amanat Presiden Jokowi yang harus dikawal hingga keseluruh tanah air. Oleh karena itu, Ditjen Penanganan Fakir Miskin terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. (dianw/B).

Dikirim dari ponsel cerdas Samsung Galaxy saya.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2