Waspada
Waspada » Kementan dan Kemendag Digugat Ke PTUN
Nusantara

Kementan dan Kemendag Digugat Ke PTUN

JAKARTA (Waspada): Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

oleh Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), terkait kebijakan rasa keadilan dalam memberikan  rekomendasi izin impor yang tak jelas pengelolaannya.

Kuasa Hukum Aseibssindo, Ayub A Fina, Kamis (23/4) menjelaskan,  gugatan dilayangkan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait dengan pengelolaan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Asoasiasi merasa dipersulit oleh Kementan, bahkan dinilai diskriminatif, Asosiasi menduga ada permainan dalam penerbitan RIPH.

“Sebenarnya permohonan para anggota asosiasi sejak Desember 2019 sampai Maret 2020, kebanyakan pada dirolback. Sementara di posisi tertentu, Kwmentan diam-diam menerbitkan untuk oknum kelompok tertentu” kata Ayub kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4).

Ia mencontohkan, pada 17 Januari 2020 ada 23 perusahaan yang sebenarnya boleh dikatakan sudah clean and clear, serta semua persyaratan sudah dipenuhi sehingga pantas mendapat RIPH.

Anehnya, lanjut Ayub, tidak afa satupun dari 23 anggota asosiasi yang diberi izin RIPH. Justru ada 3 perusahaan di luar anggota asosiasi yang dapat RIPH.

“Pada saat yang sama, kita melihat ada pemanfaatan saja. Waktu itu, ada satu yang diterbitkan izinnya sangat fantastis yaitu sekitar 15.000 ton dan dipersoalkan di DPR itu,” ujar Ayub, yang juga Ketua Umum Aseibssindo.

Setelah diterbitkan izin untuk tiga perusahaan itu, Kemntan tidak lagi menerbitkan RIPH. Semua pengajuan dari banyak perusahaan dirolback atau harus memulai lagi dari prosedur awal. Alasannya, ada masalah persyaratan teknis seperti tertera dalam Peraturan Nomor 39 Tahun 2009.

“Dengan perjalanan ini, akhirnya kami lakukan upaya untuk mencari keadilan. Harapannya ke depan lebih baik tata niaga ini.  Karena saya gugat yang ketiga kali, dua kali sampai inkraacht,” jelas dia.

Di sisi lain, penggugat juga menilai kelakuan Kemendag sama saja dengan Kementan. Dalam soal  penerbitan SPI (Surat Persetujuan Impor), Kemendag dinilai lambat.  “Karena sejak bulan Maret, importir sudah memasukkan permohonan tapi tidak diterbitkan sampai sekarang,” ungkap Ayub.

Dalam aturan, setelah 2 hari menerima permohonan dari importi seharusnya izin sdh bisa dikeluarkan. Sebaliknya, jika tidak diterima maka dikembalikan dan biasanya dengan catatan ada perbaikan prosedur izin.

Tapi kenyataannya, Kemendag tidak memberikan keterangan apapun atas penolakan izin yang diajukan dari anggota asosiasi. Kalau pun dalam kondisi force major pun, waktunya hanya tiga hari. Ini yang jadi dasar kita untuk mendaftarkan gugatan itu,” imbuh Ayub.

Menurutnya, Kemendag diduga melanggar UU, antara lain Permendag 44/2019, UU 18/2012 tentang pangan, UU 7/2014 tentang perdagangan, UU 13/2010 tentang holtikultura dan UU 5/1999 tentang praktik monopoli.

Persidangan perdana gugatan terhadap Kementan, sebenarnya telah diagendakan di PTUN Jakarta pada Rabu, 22 April 2020. Sayangnya, perwakilan Kementan tak hadir di siding. Persidangan kemudian ditetapkan digelar pekan depan, pada Rabu, 29 April.

Untuk diketahui, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Liliek Srie Utami mengatakan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) telah diproses secara elektronik untuk semua pemohon.

Kementan menilai, pemrosesan tersebut sudah sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020.

“Proses pemberian RIPH dilakukan secara transparan dan dapat dipantau secara online. Khusus untuk impor buah anggur, RIPH yang sudah diterbitkan hingga 12 Maret 2020 telah mencapai 26.470 ton, ujar Liliek, tanpa mau menjelaskan perusahaan penerima RIPH. (gus)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2