Waspada
Waspada » Kemenag Diminta Cabut SK Dirjen Soal Penyelenggaraan Umrah
Nusantara

Kemenag Diminta Cabut SK Dirjen Soal Penyelenggaraan Umrah

JAKARTA (Waspada): Sejumlah Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang tergabung dalam Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) meminta Kementerian Agama (Kemenag) mencabut Surat Keputusan (SK) Dirjen Penyelenggaraa  Haji dan Umrah Kemenag bernomor 323/2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah. Permintaan itu disebabkan sidang banding Kemenag atas gugatan PPIU ini, telah ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 7 Juli lalu.

“SK Dirjen Haji dan Umrah Kemenag nomor 323 itu sudah kalah di sidang gugatan PTUN Jakarta yang putusannya keluar 26 Maret lalu. Lalu Kemenag mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan hasilnya tetap kalah. Keputusannya sudah keluar 7 Juli lalu,” kata Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba, dalam keterangan pers di, Jumat (17/7).

Gugatan terpaksa dilakukan, sebab regulasi pedoman pendaftaran umrah tersebut telah menimbulkan hambatan dalam proses operasional penyelenggaraan umrah. Selama ini, proses penyelenggaraan umrah, menurut Asrul, sudah baik sebelum aturan itu terbit.

“Sebelum gugatan dilakukan, sebagai mitra kami sudah berupaya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama, namun tidak membuahkan hasil,” kata Asrul yang didampingi tim pengacara dari Iriyanto and Partners Associates.

Ada beberapa hal yang membuat aturan tersebut dinilai menyulitkan. Diantaranya ketentuan keharusan membayar setoran awal umrah sebesar Rp10 juta. Jamaah umrah juga hanya diperbolehkan mencicil sebanyak tiga kali.

Uang pendaftaran jamaah kemudian masuk ke virtual account (VA) travel, yang artinya tidak dapat diutak-atik. Pihak PPIU baru bisa mengambi setoran jamaah setelah berjumlah paling sedikit Rp15 juta. Selanjutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) baru dianggap lunas jika sudah mencapai Rp20 juta.

“Aturan-aturan ini sangat memberatkan PPIU karena kita juga tidak boleh menggunakan talangan. Sementara seluruh akomodasi perjalanan umrah harus dibayar jauh-jauh hari,” imbuh Asrul.

Ke depan, Kesthuri bersama Solidaritas Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) berkeinginan agar dilibatkan langsung dalam proses pembuatan peraturan yang menyangkut penyelenggaraan umrah dan haji khusus, mulai dari penyusunan draft, pembahasan dan finalisasi.

“Mengapa itu kami mohonkan? Karema dengan disahkannya UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagai pengganti UU sebelumnya, maka pihak kementerian pasti sedang memersiapkan rancangan Peraturan Menteri Agama tentang haji dan umrah. Semoga harapan kami didengar,” ujar Asrul. (j02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2