banner 325x300

Kemdikbud Siapkan Anggaran Rp3,5 Triliun Untuk Nikahkan Vokasi Dengan Industri

  • Bagikan
DIRJEN Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto
DIRJEN Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto

JAKARTA (Waspada): Program link and match atau yang kini digaungkan kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pernikahan massal antara pendidikan vokasi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), menelan anggaran sedikitnya Rp3,5 triliun.

Dana sebesar itu dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan vokasi untuk tahapan kenalan, penjajakan hingga akhirnya melakukan pernikahan atau kerjasama.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, dalam diskusi bertema Peningkatan Mutu Kemitraan Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDI Berbasis KKNI dan Berstandar Industri yang dilakukan secara virtual, Jumat (10/7) mengatakan, saat ini tercatat ada 2,200 kampus vokasi, 14 ribu SMK dan 17 ribu lembaga kursus.

Dari program pernikahan massal itu, ditargetkan 90 persen dari jumlah seluruh satuan pendidikan vokasi itu melakukan kerjasama dengan industri.

“Jadi pernikahan massal ini bukan sekedar slogan atau jargon. Target kita 90 persen dari puluhan ribu unit pendidikan vokasi ini melakukan kerja sama harmonis dengan industri,” tandas Wikan.

Hadir dalam diskusi daring itu Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ahmad Saufi.

“Saya yakin saat ini sebenarnya sudah ada sedikitnya 30 persen pernikahan massal antara vokasi dan DUDI. Tapi harapannya jumlah itu meningkat sampai 90 persen,” ujar Wikan.

Menggapai pernikahan massal tentu punya banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Salah satunya adalah menyusun indikator kinerja utama (IKU) untuk mengevaluasi program pernikahan massal itu sendiri.

IKU ini yang nantinya akan menjadi basis kontrak kinerja seluruh pendidika vokasi di Tanah Air saat ‘menikah’ dengan DUDI.

“Untuk tahap awal akan diterapkan pada politeknik negeri baru kemudian ke pendidikan vokasi milik swasta,” tandas Wikan.

Sebagai langkah awal, Kemendikbud lanjut Wikan bakal melakukan nota kesepahaman dengan industri.

Selain itu, guna memenuhi kekurangan tenaga dosen dalam kampus vokasi, Kemendikbud bakal mengundang para praktisi dan profesional untuk mengajar di perguruan tinggi vokasi.

Ini juga bentuk lain dari upaya menuju kerja sama yang baik antara pendidikan vokasi dan industri.

Wikan mengatakan nantinya para praktisi baik dari dalam maupun luar negeri tersebut, diberikan waktu 50-100 jam per program studi (prodi) dalam satu semester.

“Kalau ditotal harusnya bisa 100 jam. Secara aturan sudah ada, dia bisa mengajar mata kuliah teori maupun praktik,” kata Wikan.

Menurut regulasi yang ada saat ini, lanjut Wikan, praktisi bisa mengajar di perguruan tinggi vokasi dengan menggunakan sejumlah skema.

Pertama, skema dengan menggunakan Nomor Urut Pengajar (NUPK).

Dengan sistem ini, praktisi yang bersangkutan sudah bisa mengajar untuk satu semester.

Lebih tinggi lagi NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).

Pemilik NIDK ini menjadi dosen tamu tetap, tapi bukan dosen umum.

“Tapi kalau mau tanpa syarat ya bisa hadir sebagai dosen tamu,” tandas Wikan. (j02)

  • Bagikan