Waspada
Waspada » Keluarkan SE Penanganan Covid-19, Menteri Desa: Jangan Tolak Jenazah Korban Covid-19
Nusantara

Keluarkan SE Penanganan Covid-19, Menteri Desa: Jangan Tolak Jenazah Korban Covid-19

JAKARTA (Waspada): Adanya sejumlah penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 oleh masyarakat di berbagai desa, membuat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Tujuan SE tersebut adalah terbentuknya Protokol Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

Surat Edaran ini juga menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.
Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki tugas untuk lakukan pencegahan dengan cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat.

“Sosialisasi ini penting agar ada kesamaan pemahaman di desa terkait soal Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya,”kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Senin (6/4).

Siapapun yang wafat karena Covid-19 dan sudah diproses sedemikian rupa di Rumah Sakit Rujukan dengan standar lembaga kesehatan dunia (WHO) maka aman untuk dimakamkan di namapun.

“Warga desa harus dipahamkan betul. Jangan sampai warga yang alami kesusahan ditambahi susah karena ditolak warga desa untuk dimakamkan di desanya,” tekan Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dia lantas mengajak masyarakat desa membayangkan kalau yang mengalami seperti itu adalah diri sendiri, maka betapa sedihnya.

“Oleh karena itu, pahamkan kepada masyarakat jika warga yang wafat karena Covid-19 aman dan tidak akan menular,” sambung Menteri Desa.

Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilaporkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi cq. Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal) melalui e-mail [email protected]

Dikatakannya, kebutuhan operasional Relawan Desa Lawan Covid-19 dapat bersumber dari Dana Desa, APBD, dan sumbangan lain dari pihak ketiga dan dikelolah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel.

Terkait dengan pelaksanaan SE, Kemendes PDTT telah menyediakan call center ke nomor 1500040 dan layanan SMS center 087788990040 atau 081288990040.(dianw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2