Jokowi Minta Persoalan Punjol Ilegal Segera Diatasi - Waspada

Jokowi Minta Persoalan Punjol Ilegal Segera Diatasi

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo. (Ist)

JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persoalan pinjaman online (pinjol) ilegal untuk segera diatasi dan dituntaskan oleh seluruh jajarannya karena menimbulkan banyak  merugikan masyaraka sehingga meresahkan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Wibowo. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa pertemuan itu dilakukan untuk membahas terkait pinjol di Indonesia. 

Dia menyampaikan bahwa penyelenggara pinjol di Indonesia terus berkembang dan hingga saat ini tercatat di OJK ada 107 lembaga resmi penyedia jasa pinjol.  

“Di OJK seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi yang kita sebut asosiasi fintech,” kata Wimboh dalam keterangan pers dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (15/10).

Pinjol ilegal, sambungnya, banyak menjebak masyarakat dengan bunga pinjaman yang tinggi serta penagihan yang melanggar aturan. “Ini semua tantangan kita bersama. Kalau tidak terdaftar maka harus ditutup,” tegas Wimboh. 

Moratorium Punjol 

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik atas pinjol. 

“Kemkominfo pun juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, sesuai arahan bapak presiden” katanya. 

Selain Kemenkominfo, Jokowi juga memerintahkan hal yang sama kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni moratorium penerbitan izin fintech atas pinjol yang baru. 

“Periode 2021 saja yang ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, Youtube, Facebook, Instagram, dan file sharing. Kalo dengan periode tahun-tahun sebelumnya total yang ditutup 4.874 akun pinjol,” terang Johnny. 

Tindak 3.515 Pinjol 

Sementara itu,  Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengklaim sudah menindak 3.515 penyelenggara pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga saat ini di Indonesia. 

Dia mengatakan, ribuan penyelenggara pinjol tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan langsung ditindak tegas dengan cara dibubarkan. 

Tongam menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan menelusuri seluruh pinjol yang terlibat perbuatan melawan hukum.  (J03) 

  • Bagikan