Waspada
Waspada » Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik, Pemerintah Abaikan Keputusan Bersama Dengan DPR.
Nusantara

Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik, Pemerintah Abaikan Keputusan Bersama Dengan DPR.

Anggota Komisi IX DPR Dr. Kurniasih Mufidayati(dok)

JAKARTA (Waspada) Anggota Komisi IX DPR Dr. Kurniasih Mufidayati secara tegas menyatakan kekecewaannya di awal Tahun 2020, akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi mulai diberlakukan sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2019.

“Kenaikan iuran BPJS yang mulai diberlakukan ini sangat mengecewakan, karena Pemerintah mengabaikan keputusan yang sudah dibuat bersama dengan DPR” kata anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya disela kunjungan ke Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta, Sabtu (4/12).

Dia memaparkan bahwa Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, DJSN dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton bersama dengan Komisi IX sampai dini , pada 7 November 2019 dan 12 Desember 2019. Rapat dilakukan untuk mencari solusi bagaimana kenaikan iuran yang cukup besar ini tidak dilakukan, setidaknya bagi peserta kelas III dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) karena akan cukup memberatkan ditengah situasi ekonomi yang masih lesu.

Sejak rapat gabungan tanggal 2 September 2019, Komisi IX tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP, urainya.

Bahkan, tegasnya, dalam rapat tanggal 12 Desember 2019 sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara tiga alternatif yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran kelas 3 peserta PBPU dan BP. Alternatif yang disepekati saat itu adalah bahwa manajemen BPJS akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan pada tahun mendatang dimana akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres No. 75/2019.

Profit inilah yang akan digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Dengan kata lain, dalam kesepakatan ini tidak ada kenaikan iuran yang akan dibebankan kepada peserta PBPU dan BP kelas III, tandasnya.

Namun kenyataannya, kenaikan yang mulai diberlakukan, Januarian 2020 akan dibebankan pada semua peserta BPJS .

Keputusan ini berarti Pemerintah mengingkari kesepakatan, bahkan yang diusulkan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan disetujui BPJS Kesehatan saat rapat tanggal 12 Desember 2019 lalu.

Kurniasih menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang pada akhirnya tetap menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada semua peserta. Ini untuk kedua kalinya pemerintah mengingkari hasil rapat dengan DPR tentang kenaikan iuran BPJS ini.

“ Tentu saja ini sangat memprihatinkan karena pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk mengurangi beban masyarakat terutama peserta kelas III PBPU dan BP ini dengan tetap menaikan iuran BPJS nya dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui  BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan untuk semua kelas . Adapun kenaikan Peserta kelas 1 dan 2 lebih dari 100% dari iuran semula. Sementara peserta kelas 3 mandiri naik sebesar 65% yang akan dialami oleh peserta PBPU) dan BP. Kedua kelompok ini sebetulnya berada dalam kondisi yang cukup rentan miskin dan selama ini sangat berat untuk memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS. (aya)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2