Istilah Radikal Tidak Dikaitkan Dengan Umat Islam

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Anggota MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meminta istilah radikal yang dikaitkan dengan meningkatnya tindak pidana terorisme yang kita lihat sekarang ini tidak dikaitkan dengan umat Islam. Istilah radikal itu, kita juga dulu radikal, sebagaimana kita merebut kemerdekaan Indonesia. “Jadi itu harus sepakat melihatnya, “ujar Al Kadri dalam diskusi Empat Pilar MPR RI d ‘Pancasila Sebagai Tameng Ideologi Radikalisme dan Ekstremisme’ di Media Center Parlemen, Jakarta Senin (22/11). Sekalipun demikian tambahnya, pengertian radikal bisa negatif, artinya semua pemikiran-pemikiran yang di luar konteks yang kita pahami, untuk mengubah sesuatu secara diluar yang menjadi panutan atau ketentuan.

Sedangkan kaitan dengan radikal yang terjadi terhadap personil di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Al Kadrie mengingatkan, kita tidak bisa melihat dari lembaganya. “Majelis Ulama itu dibentuk dengan keinginan untuk tujuan yang sangat luhur. Tetapi ada orang-orang yang, jangankan di majelis ulama mungkin di TNI dan polri ada juga pemikiran-pemikiran radikal seperti yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu yang ditangkapnya beberapa orang itu,”ungkapnya.

Menurut Al Kadrie masalah cinta tanah air memang berkaitan dengan ideologi Pancasila yang sekarang ini kita merdeka sudah 72 tahun lebih. Proses ideologi Pancasila yang sudah lama itu, namun anak-anak sekarang sudah kurang pemahamannya.

Materi-materi berkaitan dengan pemahaman ideologi pancasila memang harus semasif mungkin diberikan kepada, terutama kepada generasi-generasi muda kita karena kurun waktu cukup jauh, apalagi dengan era globalisasi kita sekarang.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan persoalan ini harus diseriusi dengan mencari akar masalahnya dan menemukan rumusan penyelesaiannya atas keterkejutan publik mengapa seorang cendikiawan, ahli agama yang dipercaya menjadi wakil umat agama di sebuah lembaga resmi yang diwadahi oleh pemerintah bisa terpapar paham teroris. Salah satu strategi yang bisa dilakukan, menurut Jazilul adalah melawannya dengan gerakan sebaliknya. Harus dilawan dengan gerakan deradikalisasi. Banyak hal dari gerakan deradikalisasi dan kontra terorisme yang bisa diupayakan antara lain mengarahkan gerakan radikalisme pada gerakan cinta tanah air, cinta produk Indonesia, terutama gerakan mencintai Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara.
“Kalau gerakan itu sudah ada, maka secara otomatis Pancasila akan berfungsi sebagai tameng. Kalau tidak, maka Pancasila akan berfungsi sebagai olok-olok saja,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sosialisasi dan pemberian pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan keseharian, akan menjadikan warga negara Indonesia menjadi warga yang Pancasilais.

Sementara itu, Pengajar Kebijakan Penanggulangan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Sidratahta Mukhtar mengakui perkembangan radikalisme dalam 10 tahun terakhir telah memunculkan inisiatif Polri untuk membuat mata kuliah baru di PTIK.

“Perkembangan dari ancaman terorisme dan radikalisme, telah mengharuskan Polri melakukan perubahan kebijakan secara mendasar,” ungkapnya.

Untuk itu, ada keinginan melakukan dekonstruksi secara radikal pula. caranya dengan menerapkan kebijakan penanggulangan ekstremisme berkekerasan.

Sidratahta mengatakan strategi salah satu gerakan teroris adalah melakukan manipulasi konsep perjuangan dari dengan mencomot dari gerakan radikal era pergerakan kemerdekaan.

Menurut Sidratahta, para pimpinan gerakan teroris memulainya dengan menjabarkan bahwa awalnya negara ini didirikan dengan konsep perjuangan agama. Kemudian dimanipulasi dengan meramunya menggunakan kata-kata mengambil ayat-ayat dalam kitab suci.

Misalnya, bahwa sebagian dari tugas di dunia adalah jihad yang kemudian dimanipulasi dengan tujuan membenarkan gerakan terorisme.

Dia mengusulkan agar sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) yang selama ini digaungkan MPR RI dan lembaga negara lainnya diawali dengan menumbuhkan perasaan bahwa masyarakat di manapun merasakan manfaat dari nilai-nilai kebangsaan itu. “Sekarang menurut saya MPR ini harus membangun basis-basis di mana sosialisasi itu harus dibangun dari local wisdom yang ada. Kalau asumsinya ada seribuan, tentu saja seberapa banyak local wisdom yang bisa digunakan untuk membangun kembali Pancaila,” kata Sidratahta.(j04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *