Ini Respons PAN Atas Laporan Kuasa Hukum Ade Armando

  • Bagikan
Saleh Partaonan Daulay (ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menegaskan partainya siap mengawal dan menghadapi laporan tim kuasa hukum Ade Armando yang melaporkan Sekjen PAN Eddy Soeparno ke Polisi.

“Pada prinsipnya DPP PAN siap menghadapi somasi maupun laporan ke Polisi. Kami pastikan partai akan mengawal seluruh prosesnya. Karena kami yakin dan percaya saudaraku Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun,” kata Saleh Daulay dalam keteranganya yang diterima Waspada, Rabu (20/4/2022) di Jakarta.

Di sisi lain, Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI ini justru merasa aneh dengan laporan kuasa hukum Ade Armando yang dilakukan diam-diam di malam hari dan baru dirilis esok harinya

“Kok seperti tidak percaya diri melaporkan ke Polisi diam-diam begitu dan malam hari. Padahal kan sebelumnya sudah bicara Somasi kemana-mana. Seperti antiklimaks saja” tukas wakil rakyay dari daerah pemilihan Sumut II ini.

Saleh menegaskan, sebagai anggota DPR RI, Eddy Soeparno mempunyai kewajiban untuk menyuarakan dan bersikap terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya tindakan seorang anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dilindungi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). pasal 224.

“Kami juga menolak pernyataan kuasa hukum Ade Armando yang menuding seakan anggota DPR bertindak seenaknya karena memiliki hak imunitas. Tudingan itu bakal menyinggung banyak anggota legislatif lainnya kalau tidak ditarik segera dan disertai permintaan maaf, tambahnya.

Segala tindakan, pernyataan dan aktivitas yang dilakukan secara publik oleh Eddy Soeparno menurutnya adalah sebagai anggota DPR RI yang menyuarakan pendapatnya sebagai respons terhadap situasi yang terjadi sebagai bentuk fungsi pengawasan, yang dilindungi oleh undang-undang.

“Pengacara Ade Armando bilang kalau Saudaraku Eddy Soeparno ini Komisi VII dan tidak ada hubungannya dengan kasus penistaan agama. Ini jelas keliru. Anggota DPR RI itu dimanapun penugasan Komisinya, memiliki konstituen yang aspirasinya harus didengarkan dan disuarakan. Itulah kenapa di UU tidak disebut spesifik Anggota DPR harus bicara sesuai komisinya tapi bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Anggota DPR,” lanjut Saleh

“Terakhir, saya perlu tegaskan di sini, bahwa Partai Amanat Nasional akan menggunakan hak konstitusional kami untuk melaporkan pihak Ade Armando atas dasar pencemaran nama baik dan saudara Muannas Alaidid atas dasar dugaan penyebaran kebencian yang buktinya terbaca jelas di media sosial,” pungkas Saleh Partaonan Daulay. (J05)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.