KENDARI (Waspada): Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Doktor Hasto Kristiyanto menyatakan, demo kenaikan harga bahan bakar minyal (BBM) merupakan aspirasi yang bisa diterima Presiden Joko Widodo, dan seluruh partai pendukung pemerintah.
Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto ketika berdialog dengan mahasiswa saat memberi Kuliah Umum di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Selasa (6/9/2022).
Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, menjadi moderator dialog.
“Mana ada presiden yang didemo dan minta Pak Jokowi turun, tapi beliau terima dan diajak dialog. Itulah Pak Jokowi. Beliau bekerja keras. Tidak ada presiden yang mempunyai kemampuan teknokratik seperti Pak Jokowi. Hanya nasibnya kurang baik. Begitu terpilih diperiode kedua, ada pandemi 2 tahun. Situasi rakyat berat, kita juga tahu. Beliau selalu turun ke bawah, kemarin ke Maluku. Ada satu wilayah yang belum pernah didatangi presiden selama 64 tahun. Beliau datang, rakyat juga bertemu,” kata Hasto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Hasto mengatakan bahwa Jokowi adalah sosok yang berasal dari rakyat, jadi memahami bagaimana susahnya rakyat akibat pandemi. Tetapi kemudian dihadapkan situasi global lainnya yaitu perang Rusia-Ukraina. Namun, dia mengatakan PDIP ikut terus mencari solusi.
“Solusi yang ditawarkan PDIP saat ini adalah dengan adanya bantalan-bantalan sosial, harus dikawal dengan sebaik-baiknya dan Mensos dari PDI P, Bu Risma. Bu Risma ini juga orangnya, kalau urusan rakyat, itu dinomorsatukan,” ucap Hasto.
Namun, Hasto mengajak semua pihak, dengan situasi yang sulit ini, agar membangun situasi yang kondusif. Sehingga Presiden dan aparat pemerintah bisa mengambil langkah-langkah terobosan lainnya di dalam membantu rakyat.
“Kami turun ke bawah. PDIP sebagai partai pengusung pemerintah, kami selalu dorong kepala daerah kami dan anggota legislatif untuk mendorong realokasi anggaran untuk membantu rakyat kecil. Itulah tanggung jawab kami. Seluruh pimpinan partai di pusat dan daerah telah kami berikan guidelines untuk menerima dan berdialog dengan mereka yang berdemo akibat kebijakan yang tidak mudah tersebut. Sebab dengan dialog dapat dicari solusi besama,” ujarnya.
“Tapi solusi yang paling baik saat ini adalah mendorong pemerintahan Pak Jokowi agar kemiskinan tidak bertambah, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah on the track,” tambahnya.
“Mana ada presiden yang berani mengakuisisi Rokan; Blok Mahakam dll. Semua untuk membangun kedaulatan energi dari hulu. Mana ada yang berani mengambil Freeport. Tetapi dengan kebijakan itu masih belum juga menyelesaikan karena persoalan energi ini memang sangat berat,” ujar Hasto.
Hasto menegaskan sebagai partai yang berasal dari wong cilik, PDIP tidak akan melupakan jati dirinya.
“Kalau PDIP melupakan asal-usul sebagai partai wong cilik dan tidak berpihak kepada mereka, kami pasti akan ditinggal. Karena itulah kami bergerak menyatu dengan rakyat. Seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan telah kami perintahkan untuk itu. Seluruh ketua DPRD kami perintahkan untuk melakukan realokasi anggaran agar keberpihakan melalui berbagai stimulus fiskal dapat dilakukan sebaik-baiknya,” urai Hasto.
Lebih jauh, Hasto juga mengatakan bahwa berdasarkan pemikiran geopolitik Soekarno, mahasiswa harus punya 3 pandangan. Yakni national view, society view, dan world view.
Misalnya, dalam konteks isu kenaikan harga BBM, society view-nya adalah Jokowi menaikkan harga BBM yang berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, tarif angkutan dan harga barang-barang meningkat.
Di national view, Jokowi sudah mencoba membangun kedaulatan energi dengan mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam.
Lalu kenapa Pemerintah tetap menaikkan harga BBM? Ada world view bahwa perang Rusia-Ukraina ternyata berdampak ke Indonesia. Sebab perang itu mempengaruhi global supply chain.
“Pemerintah mengambil kebijakan tak mudah meskipun pemerintah sudah berjuang keras membangun kedaulatan energi,” imbuh Hasto. (irw)
