Waspada
Waspada » Hasto Tegaskan Bahwa Pilkada Serentak Itu Bukan Perang
Nusantara

Hasto Tegaskan Bahwa Pilkada Serentak Itu Bukan Perang

Hasto Kristiyanto sdalam webinar Unhan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020) (Waspada/ist)

JAKARTA ( Waspada) Potensi konflik pemilihan umum ( pemilu), termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia yang didorong menjadi lebih liberal pasca amandemen UUD 1945 yang dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu. Karena itu, penerima beasiswa doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, Hasto Kristiyanto, mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila.

Hal itu terungkap dalam webinar Unhan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020). Pembicaranya adalah mahasiswa program doktor Unhan yang juga Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( DPP PDIP) Hasto Kristiyanto, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin, dan Peneliti LIPI Dr. Adriana Elisabeth.

Dalam paparannya, Hasto mengutip buku karya Dennis W. Jhonson, dkk. berjudul Handbook of Political Management, yang salah satunya memotret Krisis Ekonomi 1997/1998 melahirkan skenario politik global melalui proses liberalisasi politik global.

Di Indonesia sendiri saat itu kedaulatan politik ekonomi Indonesia dikontrol melalui Letter of Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF), sehingga di Indonesia, terjadi global reproduction of American Politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Proses ini berlanjut hingga ke perubahan UUD 1945 yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem politiknya.

Pada sisi lain Hasto Kristiyanto mengatakan soal netralitas adalah hal sangat penting menjadi bagian dari pilar untuk membangun sistem pemilu yang demokratis dam menciptakan trust (kepercayaan). Dirinya berharap birokrasi, TNI, Polri, dan Kejaksaan bisa melaksanakannya.

Selain netralitas, pihaknya menganalisa bahwa konflik pilkada juga terjadi karena adanya paham yang dimunculkan bahwa ‘pemilu adalah perang’.

” Pemilu itu kontestasi. Kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri menang hanya lima tahun, kalau kalah juga hanya lima tahun. Kalau kalah, kita perbaiki diri sendiri melalui komunikasi politik, kaderisasi, sementara kalau menang harus penuhi tanggung jawab kepada rakyat. Jadi, jangan dianggap pemilu, termasuk pilkada ini sebagai sebuah perang hidup mati. Itu perlu diluruskan jangan sampai ada analogi salah bahwa pemilu sebagai sebuah perang, perang badar dan sebagainya,” pungkasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Moch. Afifudin, mengatakan selain potensi kerawanan dipicu oleh pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19, Pilkada Serentak 2020 juga tetap menyimpan potensi konflik yang dipicu oleh berbagai kemungkinan kecurangan yang bisa melibatkan penyelenggara pemilu, calon kepala daerah (Cakada) pertahanan, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Pilkada di saat wabah seperti ini, kata Afifudin tidaklah mudah. Di satu sisi lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat virus Corona tetap terbuka.

“Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini jika protokol kesehatan diterapkan, baik penyelenggara, pemilih, maupun peserta,” ujar Afifudin.

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan. Misalnya, untuk pengumpulan massa dalam rapat umum hanya boleh dihadiri 50 orang. Selain itu, dari sisi anggaran, biayanya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tak mengidap covid atau terpapar covid ketika turun ke lapangan.

Untuk potensi konflik, Bawaslu sudah mengingatkan potensi kekecewaan para bakal calon maupun pendukung yang gagal ditetapkan oleh KPUD setempat di dalam waktu dekat.

Potensi masalah selanjutnya adalah daftar pemilih tidak akurat. Misalnya ada yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi tak pernah mengecek namanya di daftar pemilih. Idealnya, sejak awal sudah jelas berapa jumlah pemilih dan surat suara disiapkan.

Titik berikutnya adalah proses pencalonan yang bermasalah. Contoh, seseorang diduga ijazahnya palsu. Biasanya ada ketegangan di sana. Di tahapan kampanye, potensi konflik sudah jelas. Sehingga Bawaslu merekomendasikan proses itu benar-benar meminimalisasi jumlah massa.

Di proses penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan di TPS juga memiliki potensi konflik yang besar dan kerap membuat situasi panas. Selanjutnya penyelenggara pilkada yang dinilai tidak adil dan netral. Penyelenggara yang berpihak ini juga jadi sumber masalah, imbuhnya.

“Lalu posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent dalam pilkada. Misalnya menggerakkan jajaran birokrasi dan seterusnya,” kata Afifudin. (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2