JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap negarawan.
Dia mengatakan itu demi menanggapi pertanyaan wartawan soal pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding bakal terjadi chaos atau kekacauan politik apabila sistem pemilihan umum (pemilu) berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Menurut Hasto, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kalima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.
“Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat, dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
Toh, lanjut dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu, chaos atau kekacauan politik biasanya terjadi ketika ada kecurigaan berlebihan.
Terkait sistem kepemiluan, dia menyebut PDIP partai yang siap dengan kondisi apa pun. Sebab, parpol berlambang Banteng moncong putih selalu mendorong pelembagaan partai.
Dari situ, kata Hasto, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.
“PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK,” ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.
Lebih jauh, Hasto juga meminta Denny Indrayana bertanggung jawab, karena jadi yang pertama kali menuding putusan MK sudah dibuat meloloskan sistem proporsional tertutup, padahal MK belum mengumumkan apapun.
Hasto mengatakan pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Denny Indrayana tanpa menyebut sumber yang jelas, namun kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang tidak benar.
“Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini,” kata Hasto.
“Bagi PDIP sangat nyata dua kali pemilu, bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan, kenaikan suara pemilu yang diperoleh PDIP itu sangat realistis. Dan itu melalui kerja organik dari seluruh partai, tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300 persen,” kata Hasto lagi.
6-8 Juni, Rakernas PDIPSekjen PDIP Hasto Kristiyanto
mengatakan bahwa PDIP, bakal melaksanakan Rakernas III pada 6-8 Juni 2023 , di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurutnya, Rakernas III menjadi momen bagi PDIP untuk memperkuat komitmen ideologis menjaga kesinambungan kebijakan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Rencana Rekernas III yang diselenggarakan pada 6-8 Juni, di mana akan dibahas suatu komitmen ideologis dan kemudian memperkuat suatu kesinambungan dari legacy pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap capres yang diusung oleh PDIP, yaitu Bapak Ganjar Pranowo,” kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.
Hasto kemudian mengatakan Rakernas III juga menjadi momen bagi para kepala daerah dari PDIP untuk membeberkan cara mewujudkan instruksi Megawati soal menciptakan kemiskinan 0 persen.
“Di dalam pembahasan Rakernas itu akan menghadirkan beberapa kepala daerah dari PDIP seperti Mas Gibran Wali Kota Solo, Bapak Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, dan beberapa kepala daerah lainnya Bu Ipuk (Fiestiandani, red) Bupati Banyuwangi, kemudian ada Pak Captain (Ali Ibrahim, red) Wali Kota Tidore yang merupakan bagian dari kader PDIP, demikian juga kepala daerah dari Lampung dan Sulawesi,” urai Hasto.
Selain itu, pria kelahiran Yogyakarta itu mengungkapkan momen Rakernas III PDIP akan membahas strategi pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.
Namun, Hasto tidak memerinci soal kemungkinan nama bacawapres dari Ganjar akan diumumkan saat Bulan Bung Karno atau pada Juni ini.
Dia hanya memberi sinyal bahwa puncak perayaan Bulan Bung Karno pada 24 Juni sebagai momentum politik yang sangat penting bagi PDIP.
“Rakernas menjadi momentum yang sangat penting termasuk mempersiapkan Bulan Bung Karno yang puncaknya pada tanggal 24 Juni. Dan di dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno sebagai momentum politik yang sangat penting, akan hadir tokoh-tokoh nasional. Dan diharapkan seluruh konsolidasi partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga dapat dimaksimalkan di dalam perhelatan puncak Bulan Bung Karno tersebut,” ujar Hasto.
(J05)
