Hanya 4 Orang Masuk DPP Partai Golkar, Tim 9 Protes Airlangga - Waspada

Hanya 4 Orang Masuk DPP Partai Golkar, Tim 9 Protes Airlangga

  • Bagikan

JAKARTA (WASPADA): Tim 9 Pendukung Bambang Soesatyo meminta Airlangga Hartarto merombak kepengurusan Partai Golkar yang telah diumumkan kepada publik. Selain menilai Airlangga inkonsistensi dalam menyusun kepengurusan mereka Tim 9 menilai rezim politik AH melakukan pelanggaran konstitusi organisasi (AD/ART Partai Golkar) secara konsisten, bahkan cenderung mengangkangi secara vulgar perintah AD/ART mengenai rekrutmen kepengurusan DPP, sekaligus tidak mengindahkan prinsip-prinsip kriteria kompetensi dan persyaratan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela).

“Kami ada 100 orang. Kepengurusan gemuk nggak apa. Makin banyak diikutsertakan makin baik,”ungkap Cyrillus Kerong Koordinator Tim 9 kepada wartawan di Jakarta Jumat (17/1).

                                             

Menurut Kerong dari sekian banyak pengurus yang diumumkan hanya 4 orang diakomodir dalam kepengurusan Partai Golkar Airlangga HartartoTim 9 menilai Airlangga Hartarto inkonsistensi. Ada pengurus dimasukkan asalnya dari partai lain.

Juru bicara TIM 9, Viktus Murin menyatakan, Komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 sebagaimana yang telah diumumkan kepada publik, “tidak mencerminkan sama sekali komitmen kebersamaan dan suasana rekonsiliasi” yang telah dibuat oleh Airlangga Hartarto sebagai calon petahana ketua umum menjelang saat-saat terakhir menjelang pelaksanaan pembukaan acara Munas X pada tanggal 3 Desember 2019, dalam suatu pertemuan dengan pesaing terkuatnya Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang dimediasi dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Luhut Binsar Panjaitan, seorang kader senior Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti.

Dalam pernyataan yang berjudul, Melawan Dusta Politik Rezim Airlangga Hartarto untuk Menyelamatkan Keutuhan Partai Golkar, Viktus Murin menyatakan, rezim politik AH telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekrutmen kader dalam kepemimpinan partai. Tetapi, pada kenyataannya, dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik AH.
“Mengingatkan AH dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024,”ujar Viktus Murin.(j07)

Viktus Murin jubir Tim 9 menyampaikan protes atas susunan kepengurusan Partai Golkar di Jakarta Jumat (17/1).

  • Bagikan