Haji dan Umrah Siap Dibuka,Syaratkan Penerapan Prokes

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Pihak Arab Saudi menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas dalam masalah haji dan umrah. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan atau prokes akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraan umrah masa depan. Rumusan tentang pelaksanaan haji dan umrah berbasis prokes itu selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Saudi untuk dipelajari.

“Menteri Haji tadi mengapresiasi progres pembahasan awal yang sudah dilakukan Wakil Menteri Haji dengan tim Kemenag. Kita berharap semoga persiapan lanjutan baik di Saudi dan Tanah Air bisa segera selesai sehingga penyelenggaraan umrah bisa segera dibuka,”ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam siaran pers pertemuannya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Taufig F. Alrabiah di Makkah, Senin (22/11).

Yaqut mengaku sangat bersyukur atas hasil pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F. Alrabiah di Makkah. Menteri Taufig mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah.

Menurut Menag Yaqut, hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Saudi cukup progresif dan efektif. Yaqut menyebut hal itu sebagai kemajuan yang menggembirakan.

Hal itu tidak terlepas dari diskusi awal (Senior Official Meeting) yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama yang dikomandoi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Staf Khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah.

Dengan kabar gembira ini, Yaqut berharap jamaah Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umrah.

“Kita sangat berharap semoga hal itu tidak lama lagi,” ujar Yaqut.

Diskusi kedua pihak akan terus dilakukan secara intensif. Selanjutnya, Kementerian Agama akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jamaah umrah.

Selain membahas penyelenggaraan umrah, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang haji dan umrah.

“Kami memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kerja sama seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu,” tandasnya.

Ikut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Konsul Haji, dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Riyadh Arief Hidayat. (J02)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *