Waspada
Waspada » Hadapi Pilkada, Ditjen Dikti Sosialisasi Netralitas ASN   
Nusantara

Hadapi Pilkada, Ditjen Dikti Sosialisasi Netralitas ASN   

JAKARTA (Waspada): Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Dikti maupun perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) diminta dapat melakukan seluruh kegiatan tata kelola institusi yang bersih, netral, dan terbebas dari intervensi politik praktis maupun kegiatan yang kurang berintegritas.

Hal itu diingatkan, karena pada Desember 2020 Indonesia akan menjalankan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 kabupaten/kota.

“Tata kelola layanan yang baik berawal dari kualitas SDM. Untuk itu sangat penting mendorong ASN untuk mengedepankan profesionalitas, integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan di bidang pendidikan tinggi. Untuk itu sebagai ASN mari kita jaga nilai-nilai integritas, profesionalitas dan netralitas dalam situsi dan kondisi saat ini,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Paris Nurwardani dalam sambutannya pada webinar bertajuk “Sosialisasi dan Internalisasi Nilai, Tantangan Netralitas ASN dalam Kegiatan Politik”,  Kamis (22/10).

Paristiyanti Nurwardani mengingatkan bahwa Ditjen Dikti senantiasa mendukung ASN untuk melakukan kegiatan yang berintegritas, profesional, beretika, dan bermartabat.

Selain itu, Paris berharap melalui kegiatan hari ini, ASN sebagai abdi Negara dapat memberikan cerminan-cerminan positif dan inspiratif dalam bersikap, berperilaku, dan berkehidupan sosial di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arie Budhiman menyampaikan pesan dari Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi. Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi yang apabila terjadi akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance).

Visi pembangunan Indonesia tahun 2045, melalui pendekatan baru tersebut, maka terwujudnya birokrasi digital, kultur baru birokrasi, dan birokrasi berbasis kinerja. Hal tersebut tentu akan mendorong (ASN) yang profesional, bersih, kompeten, netral, dan berintegritas dalam menentukan efektivitas pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan.

Arie menjelaskan asas netralitas berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 2 huruf F, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dimensinya meliputi netral, tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani.

Menurut Arie, lingkup pengawasan netralitas KASN memang cukup luas, berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat sebanyak 4.189.121 pegawai ASN, sebanyak 19.970 jabatan pimpinan tinggi, dan sebanyak 719 instansi pemerintah.

“Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh melalui Data Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2018, terdapat sebanyak 75.892 dosen PNS dan PPPK Kemendikbud,” jelasnya.

Arie berpesan terkait dengan netralitas ASN dalam kegiatan politik agar memahami paradigma undang-undang ASN, fokus pada pelayanan publik, sinergi pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas. Ia pun berharap agar Mendikbud selaku PPK segera memberikan sanksi sesuai rekomendasi KASN, serta penyempurnaan regulasi etika penyelenggara negara.

Senada dengan Arie, Ahmad Slamet Hidayat selaku Direktur Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun menjelaskan asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai ASN. Dalam hal tersebut, jika ASN melanggar ketentuan, maka menurut pasal 87 ayat [4] huruf b mengatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik.(J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2