JAKARTA (Waspada): Partai Golkar menyatakan siap menghadapi Pemilihan Umum,(Pemilu), 2024 baik dengan sistem proporsional terbuka, maupun sistem proporsional tertutup.
Namun bagi Golkar, pastinya tidak ada sistem politik yang sempurna.
“Pastinya ada plus minusnya, ada ruang untuk perbaikan atau ada yang dikecewakan, dan pasti ada yang dipuaskan,”ungkap Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno dalam diskusi Empat Pilar “Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Pancasila” di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta Rabu (22/2).
Manakah yang menguntungkan bagi Golkar? Menurut Dave, bagi Golkar enggak masalah mau terbuka atau tertutup.
Dari Pemilu tahun 71 hingga 97-99 bahkan sampai 2004, Golkar tetap survive peringkat 1 dan 2 dengan sistem profesional tertutup. Akan tetapi kita tidak berpikir untuk kepentingan pribadi partai, kita tak berpikir untuk kepentingan elit saja”.
Dengan sistem politik proporsional terbuka yang sekarang ini, pemilihan kepala pemerintahan pusat, daerah, hingga desa secara langsung, memberikan otoritas ataupun amanah, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang rakyat inginkan, baik menjadi perwakilannya dari tingkat kabupaten, kota hingga di DPD dan DPR RI.
Seperti diketahui Partai Golkar
bersama PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup.
Sementara PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Menurut Dave Akbarshah Fikarno, baik sistem terbuka maupun tertutup, sekarang ini masyarakat sudah mengenal calonnya melalui perangkat sosmed (sosial media) yang sudah begitu meluas.
Dave tidak membantah sistem terbuka tidak terelakkan seperti pembagian serangan fajar dan macam-macam lainnya.
“Namun hal itu tidak menjamin terpilih, meskipun dikenal masyarakat pemilihnya. Buktinya dua gubernur pada pemilu lalu yang tidak terpilih. Sistem proporsional terbuka juga memang belum sempurna. Tapi sistem itu yang diuntungkan masyarakat. Kalau tertutup, ini awal kematian demokrasi Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi mungkin bisa bergulir dalam pemilihan kepala daerah dengan sistem tertutup,”ujar Dave.
Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mendukung pernyataan politisi Golkar.
“Apa yang dikatakan Dave tadi sudah benar, jadi kalau dibilang sistem pemilu itu sempurna ya enggak sempurna,”kata Wahyu.
Menurut dia, apa yang terjadi selama ini (sistem proporsional terbuka), sudah cukup baik, tingkat partisipasi pemilih selama ini terbaiklah di dunia.
Kalau dikembalikan pada sistem tertutup, dimana kita hanya mencoblos logo partai, kesempatan bagi rakyat untuk mengenal lebih jauh calonnya itu menjadi kurang bagus dan tidak sesuai yang terjadi selama ini.
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, logikanya yang harus minta tertutup mestinya Partai Golkar. Tetapi partai melihatnya, bagaimana menjaga kesinambungan demokrasi, sehingga menolak sistem tertutup.
“Yang lucunya PDI Perjuangan yang mendorong sistem tertutup. Tetapi Saya melihat partai yang paling rapi menyusun calegnya adalah PDI Perjuangan.
Oleh karena itu, mereka mempersiapkan diri untuk pemilu tertutup. Mungkin dengan sistem tertutup itu PDI Perjuangan bisa menang hatrick.
Keputusannya tergantung putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau MK sudah putuskan itu adalah final.
Lucu kalau kembali sistem tertutup. Kita harapkan hakim MK putusannya negarawan. Kita perlu mengingatkan MK, karena kalau tidak diingatkan jalannya bisa berbelok-belok,”tutur Ujang Komaruddin.(j04)
