JAKARTA (Waspada): Ada kejutan dalam proses penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) II 2021 PDI Perjuangan (PDIP), di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022), terkait pembacaan rekomendasi eksternal.
Kali ini, sejumlah gubernur yang hadir sebagai peserta ditugaskan membaca rekomendasi, salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Politikus PDIP itu menyampaikan tujuh rekomendasi, yang salah satunya keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar membacakan isi rekomendasi, yang direspons dengan riuh teuk tangan dan teriakan “Merdeka”.
Ganjar membacakannya di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan para ketua DPP PDIP. Termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani, Sekjen Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey.
Pembacaan rekomendasi itu juga disaksikan seluruh tiga pilar partai, yakni pengurus, eksekutif, dan legislatif dari PDIP se-Indonesia secara hybrid.
Ganjar menyebutkan, peserta Rakernas menyampaikan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan, dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib,” kata Ganjar.
Rekomendasi selanjutnya, Ganjar menyampaikan peserta Rakernas mengusulkan partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Covid 19 dengan mempercepat vaksinasi Covid-19. PDIP juga harus mendukung program pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.
Ganjar melanjutkan, Rakernas II Partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pascapemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Rakernas II Partai juga merekomendasikan pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and characler building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional,” jelas Ganjar.
Terakhir, Ganjar menuturkan peserta Rakernas juga memastikan dukungan sepenuhnya untuk kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.
Sementara Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulawesi Utara mendapat giliran membacakan delapan rekomendasi terkait pembangunan desa sebagaimana tema Rakernas II yaitu Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat dengan sub tema Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara itu, berusaha untuk membangun Indonesia dari desa.
Pertama, PDI Perjuangan menegaskan desa sebagai tamansari kemajuan Nusantara.
Kedua, Partai menegaskan komitmen bagi kemajuan desa dengan seluruh tradisi kebudayaan, sistem pemerintahan desa, dan kuliner dengan menjadikan desa sebagai pusat pergerakan seluruh kader Partai untuk mendorong kemajuan masyarakat desa dengan menerapkan teknologi tepat guna.
Ketiga, partai mendorong pemerintah agar menjalankan kebijakan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, guna mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum melalui gerakan budi daya sagu, jagung, pisang, sorghum, porang, talas, sukun, ketela, ubi jalar dan berbagai ragam pangan yang ada di wilayah nusantara.
Keempat, mendorong Pemerintah Indonesia menciptakan data tunggal berbasis desa yang valid, presisi, dan dinamis. Data Desa memetakan permasalahan desa, sumber daya dan potensi pengembangan desa. Dengan data tersebut, setiap desa mengembangkan sentra ekonomi berbasis produk unggulan wilayah, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat setempat dengan menggunakan sumber daya lokal.
Kelima, pentingnya sistem logistik desa yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional. Sistem logistik terintegrasi ini diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan pangan. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Pusat dan Daerah mengintegrasikan desa-desa yang saling berdekatan dengan sumber daya pangan tertentu, dengan desa-desa lainnya yang memiliki sumber daya pangan berbeda.
Keenam, mendorong pemerintah untuk meningkatkan program Pembangunan Manusia Indonesia di mulai dari desa, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan produktif rakyat, dengan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata serta pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menjamin kesehatan dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, termasuk dengan mengatasi masalah stunting, gizi buruk, pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Ketujuh, mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat alokasi lahan negara yang tidak produktif untuk dikelola oleh masyarakat desa sebagai pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Rakernas II Partai mengapresiasi dimasukkannya agenda Reforma Agraria sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya dilakukan secara progresif, terpadu, dan menjadi aset produktif bagi rakyat.
“edelapan, mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas fungsi dan peran Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.
Karena itu, Rakernas II Partai mendorong pemerintah untuk memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terhadap tanah negara yang sudah selesai masa penggunaannya, baik melalui Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hak Guna Pakai, dan Perhutanan Sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (Irw/J05)