JAKARTA (Waspada):
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mendukung kebijakan Walikota Bogor, Bima Arya, yang memecat Kepala Sekolah ( Kepsek) SDN Cibereum 1, Bogor.
Pasalnya, pemecatan itu dinilai sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi, alasan pemecatan didasarkan atas adanya dugaan pungli.
“PAN sebagai partainya Bima Arya mengikuti isu ini secara cermat. Kami telah melakukan klarifikasi. Dari penjelasan Bima Arya, pemecatan itu sudah sesuai aturan. Bahkan, sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan. Katanya, kepsek tersebut telah mengakui menerima uang secara ilegal. Karenanya, inspektorat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi tegas,” ujar Ketua F PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada waspada.id melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/9/2022l
Dalam menyikapi hal itu, semestinya langkah Bima Arya diapresiasi. Bukan malah dituduh mencari popularitas. Sebab, Bima Arya telah mengabdi hampir 10 tahun memimpin Bogor. Selama itu, tidak ada yang menyebut Bima Arya cari popularitas.
“Kenapa malah di kasus ini ada tuduhan seperti itu? Justru, yang perlu ditanya adalah apa maksud orang yang menuduh itu? Ada agenda tersembunyi? Atau malah ada target politik yang tersembunyi?” kata Saleh Partaonan Daulay dengan bertanyanya.
Menurutnya. Kalau Bima Arya mau cari popularitas semestinya tidak melalui jalur ini. Sebab, ada banyak isu lain yang lebih mencuri perhatian publik. Tetapi justru tidak dilakukan. Malah, isu ini yang diangkat sebab menyangkut kepentingan masyarakat.
“Coba lihat, siswa dan wali murid mendukung Bima Arya. Mereka menyampaikan secara terbuka. Bahkan, mereka juga ikut mengeritik perilaku kepala sekolah yang sebelumnya sempat memecat guru honorer yang mengadukannya. Dan sebelum kejadian ini, jauh-jauh hari Bima Arya telah banyak juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan siswa baru. Khususnya, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak di soal dan di kritik masyarakat. Itu kan bukan cari popularitas. Itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai walikota”, paparnya.
Kalau ada tuduhan miring seperti itu, lanjut Saleh Daulay, dikhawatirkan kepala-kepala daerah di kabupaten dan kota lain tidak akan mau lagi bersikap tegas. Sebab, tindakan baik dituding tidak baik.
” Padahal, semua pihak menginginkan adanya perbaikan signifikan dalam dunia pendidikan kita,” tandas Saleh Partaonan Daulay. (J05)
