FPDHH Nilai Peseteruan Di DPRD Humbahas Rugikan Rakyat - Waspada

FPDHH Nilai Peseteruan Di DPRD Humbahas Rugikan Rakyat

  • Bagikan
Dari kiri ke kanan: Ketua Aliansi Masyarakat Papatar Robby Seven Purba, Ketua Umum FPDHH Barita Purba, Zaki Munthe, dsn Bendahara FPDHH  Hotasi Simamora, ( Waspada/ist)

JAKARTA (Waspada): Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasundutan (FPDHH) angkat bicara soal perseteruan yang terjadi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Sebab, FPDHH menilai berlarut-larutnya perseteruan di lembaga legislatif itu sangat merugikan rakyat Humbahas. 

” Akibat perseteruan antara Ketua dan anggota DPRD Humbahas yang masih terus terjadi sampai sekarang, beberapa kali sidang paripurna di lembaga legislatif itu batal dilaksanakan. Perseteruan ini tentu berdampak pada kinerja DPRD Humbahas sedniri,” ujar Ketua Umum FPDHH Barita Purba didampingi, Zaki Munthe, Bendahara FPDHH Hotasi Simamora, dan Ketua Aliansi Masyarakat Papatar Robby Seven Purba, ST, saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan, Rabu, (4/8) di kantor DPP FPDHH, Jl. Ciliman No. 1, Menteng, Jakarta Pusat.
 
FPDHH mengingatkan, perseteruan itu juga akan menghambat DPRD Humbahas menjalankan fungsi legislasinya, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. 

FPDHH juga menilai perseteruan yang melibatkan 14 anggota DPRD hingga melayangkan mosi tak percaya kepada Ketua DPRD, perlu untuk ditindaklanjuti partai politik yang kadernya duduk di lembaga DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Bupati Humbang Hasundutan yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Humbang Hasundutan (Sdr. Dosmar Banjarnahor). Pasalnya, Ketua DPRD saat ini Sdr. Ramses Lumban Gaol yang menerima mosi tidak percaya dari 14 anggota DPRD, merupakan anggota DPC PDIP Humbang Hasundutan .

Tindakan tegas dari pimpinan partai politik diperlukan agar jangan sampai perseteruan politik tersebut berdampak terbemgkalainya agenda -agenda legislasi di Humbahas dan kepentingan rakyat tidak jadi terlupakan.

Menurut Barita Purba, hubungan emosional Ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan dengan Ketua DPRD Humbang Hasundutan, saat ini terjalin dengan baik. Apa lagi, ada kepentingan politik dimana Bupati dan Ketua DPRD Humbahas berada di satu partai  yakni PDI Perjuangan. Sudah sepatutnya perseteruan politik di internal DPRD Humbang Hasundutan dimediasi oleh Sdr. Dosmar Banjarnahor selaku Ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan, dan sekaligus juga selaku Bupati Humbang Hasundutan.

Konflik di DPRD Humbahas, tambah Barita Purba, sarat akan kepentingan politik mengingat, surat mosi tak percaya kepada ketua DPRD Humbahas itu disebutkan dikirim kepada Ketua Umum DPP PDIP di Jakarta, pada 17 Maret 2021 dan ditembuskan kepada Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Ketua DPC PDIP Humbahas serta Badan Kehormatan DPRD Humbahas.

FPDHH mendesak DPP PDI Perjuangan mengambil sikap yang tegas terhadap kadernya yang ditugaskan di DPRD Humbahas. Bila penting, demi lancarnya pembahasan legislasi untuk kepentingan pembangunan dan rakyat Humbahas, PDIP sebagai partai yang dicintai rakyat menggantikan kadernya yang jadi pimpinan di DPRD Humbahas.

FDDHH berpandangan ini sudah merupakan kepentingan yang sangat mendesak demi penyelamatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daera agar rakyat Humbahas dapat terlayani dengan baik. Apa lagi, ada beberapa kader PDIP yang duduk di DPRD Humbahas priode ini,yang mempunyai talenta kepemimpinan yang baik. (J05)

  • Bagikan