Waspada
Waspada » Ego Sektoral Akibatkan Pelaku Usaha Jadi Korban 
Nusantara

Ego Sektoral Akibatkan Pelaku Usaha Jadi Korban 

JAKARTA  (Waspada): Imbas dari ego sektoral mengakibatkan pelaku usaha menjadi korban. Ini juga membuktikan tidak adanya sinkronisasi antar instansi yang menangani kebutuhan hajat masyarakat luas.

Demikian dikatakan Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah dengan menambahkan, bahwa hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi lintas kementerian dalam satu kesepakatan kebijakan pemerintah.

Bermula dari izin Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.27 Tahun 2020 tentang impor bawang putih dan bawang bombai oleh 34 importir, tanpa harus mengantongi  Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Akibatnya, sebanyak 34 pelaku usaha impor bawang putih oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dilaporkan kepada Komisi IV DPR-RI dan Satgas Pangan Polri, sehingga menjadi sorotan banyak pihak.

“Ngototnya Kementan melaporkan pengusaha di saat Badan Karantina Pertanian (Barantan) sendiri mengizinkan impor tersebut, adalah hal janggal yang patut diselisik;” kata Rusli dalam diskusi virtual, akhir pekan.

Padahal, menurutnya, Permendag tersebut ditujukan sebagai relaksasi untuk mempercepat impor saat dibutuhkan, di kala proses RIPH yang berjalan tidak cepat,.

Dijelaskan, bahwa 34 importir itu mengimpor bawang putih di saat masa pembebasan Surat Persetujuan Impor (SPI) atau izin impor yang diterapkan Kementerian Perdagangan dan hanya berlaku sejak 17 Maret hingga 31 Mei 2020.

Keterangan Mendag Agus Suparmanto menyebutkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk ketersediaan serta menjaga harga barang dan bahan pangan pokok, termasuk bawang putih dan bawang bombai yang harganya meroket beberapa waktu lalu.

Namun, di sisi lain ketentuan RIPH dari Kementan tetaplah berlaku, sehingga 34 importir dianggap melanggar. Namun kasus ini dinilainya seperti nasi sudah menjadi bubur.

Pasalnya, bawang putih sudah masuk ke pasar dalam negeri pas di tengah wabah Covid-19. Rusli menyarankan agar pihak Kementan bersama Badan Karantina lebih baik

memeriksa bawang impor yang sudah terlanjur masuk tersebut di pasaran.

“Bukan berarti tanpa RIPH bisa mengimpor bawang dengan kualitas seadanya atau kualitas buruk.Jika ada yang melanggar standar  kualitas dan keamanan, beri sanksi,” tegasnya.

Sementara Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino mengatakan, pada Maret 2020 lalu pihaknya sudah mengingatkan atas pembebasan SPI untuk importase bawang putih berpotensi rawan penyalahgunaan.

“Kita sudah ingatkan relaksasi itu jelas merusak semangat Wajib Tanam bagi para pelaku usaha (importir) yang patuh dan taat terhadap UU dan hukum. Dan ternyata kekhawatiran kamipun terjadi,” imbuhnya.

Dia meminta Badan Karantina dan Ditjen Hortikultura yang berada dibawah Kementerian Pertanian, harusnya kompak dan satu visi dalam hal pemberian izin import

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo nilai, impor untuk memenuhi kebutuhan nasional adalah hal wajar. Untuk itulah setiap impor harus mendapatkan izin rekomendasi dari Kementan.

Namun jika izin impor tidak memenuhi aturan perundang-undangan maka berarti ada penyimpangan. Di saat sama, dia menilai ada ketidakkompakan yang jelas terlihat dari kebijakan itu.

“Kalau saya lihat masalah ini harus dibangun komunikasi yang kuat antara Kemendag dan Kementan  bahwa UU itu dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar.. Kalau pemerintah tidak kompak berbahaya,” tuturnya.

Firman mengingatkan, kasus ini harus clear kecuali 34 importir tersebut melanggar dan melakukan kongkalingkong, melakukan penyuapan, penyogokan. “Kalo itu yang terjadi, maka kasusnya jadi pidana,” tandasnya. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2