JAKARTA (Waspada): DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2024 menjadi Undang-Undang.
Sebelumnya, pada Pembicaraan Tingkat I di Badan Anggaran (Banggar) DPR delapan fraksi memberikan persetujuan dan satu fraksi memberikan persetujuan dengan catatan (minderheids nota) terhadap RUU APBN TA 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU Tentang APBN TA 2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Selanjutnya, Puan mewakili DPR menyampaikan persetujuan dihadapan para anggota DPR beserta mitra kerja terkait.
“Selanjutnya, kami akan menanyakan pada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan yang langsung disetuju anggota DPR yang hadir.
Sebagai informasi, di dalam RUU APBN TA 2024, DPR melalui Banggar DPR dan Pemerintah Indonesia sepakat bahwa total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.
Di mana, terdapat adanya anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp665,02 triliun, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp187,46 triliun, dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,59 triliun.
Sebab itu, Banggar DPR dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan pendapatan negara surplus sebesar Rp20,98 triliun, dengan kenaikan pada target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (PNBP) sebesar Rp18.98 triliun.
Di sisi lain, APBN TA 2024 memiliki defisit sebesar RP522,82 triliun. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka akan ada pembiayaan utang sebesar Rp648,08 triliun. (J05)
Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-6 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). (Ist
