DPR RI: Pemerintah Harus Penuhi Kuota Jamaah Indonesia

  • Bagikan
DPR RI: Pemerintah Harus Penuhi Kuota Jamaah Indonesia
diskusi Dialektika Demokrasi 'Menilik Persiapan Haji 2023' di Meida Center DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5) ( Waspada/Andy Yanto Aritonang).

JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan pemenuhan seluruh kuota calon jamaah haji uang jumlahnya 229.000 orang.

Pemerintah Indonesia dalam pemberangkatan ibadah haji 1444 Hijriyah atau tahun 2023 mendapat jatah 221.000 calon jamaah. Kemudian Pemerintah Saudi memberi tambahan 8000 orang, sehingga jumlah kuota jamaah haji Indonesia 229.000 orang.

“Kuota kita ini mahal, jangan sampai satu kursi pun tidak terisi. Kita minta semuanya harus di isi,” ujar John Kennedy Azis dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Menilik Persiapan Haji 2023’ di Jakarta, Selasa (23/5).

Pernyataan politisi Fraksi Partai Golkar DPR RI itu berkaitan dengan pernyataan pemerintah dalam hal ini Kemenag pada akhir rapat dengan Komisi VIII DPR berapa yang membahas tentang adanya kenaikan kuota sebanyak 8000, dan alhamdulillah kuota Haji kita sebanyak 221.000 sudah sudah terisi semua, dalam arti kata sudah ada pelunasan.

“Namun setelah kami selesai rapat dengan pak menteri, ada beberapa provinsi menyampaikan masih ada yang belum melunasi. Pak kami masih ada yang belum melunasi 100 orang, di provinsi lain ada yang melunasi 80 orang, dan ada melunasi sampai 200 orang. Kalau begitu, informasi yang disampaikan oleh pak menteri dari mana? Kemarin Dirjen PHU Profesor Hilman menyampaikan masih ada yang belum melunasi kita lihat dari nama-nama yang tercantum. Bahkan bukan dari cadangan dan dari nomor orang yang mengantri, tetapi yang memang seharusnya berangkat di tahun 2023 ini ternyata masih banyak yang belum melunasi,”ungkap Kennedy.

Dia menambahkan, kebanyakan dari yang belum melunasi itu adalah dari calon jamaah haji suami istri yang tidak bersamaan berangkat.

Salah satu penyebabnya, karena pendaftarannya tidak bersamaan. Istrinya dapat jatah tahun ini, tetapi suaminya belum.

“Nah ini isterinya langsung diurungkan, Pak saya enggak mungkin berangkat kalau enggak sama suami, yang berkaitan dengan mukhrim atau makhram,”kata Kennedy.

Selain ada yang belum mampu melunasi, juga ada yang sudah meninggal dunia. Ada juga yang belum melunasi, orang sepuh tidak ada pendampingnya, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan sama anak-anaknya misalnya umur 80 ke atas, ada orang lanjut usia (lansia) tetapi mandiri, ada juga orang lansia tapi tidak mandiri, ini juga jadi masalah.

“Perlu saya sampaikan bahwa umur yang paling tua pada calon jamaah haji sekarang ini adalah 109 tahun. Itu ada dua orang, tentu dalam konteks itu harus ada perhatian khusus, memang ini ibarat susah buat kita, kalau tidak diberangkatkan ini haknya, kalau diberangkatkan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus disiapkan oleh pemerintah pendamping haji,”ujar Kennedy.

Politisi Partai Golkar Dapil Sumatera Barat itu mengapresiasi Kementerian Agama.

“Sebagai anggota Komisi VIII mengapresiasi tagline dari pada Kementerian Agama, tagline-nya adalah Haji ramah lansia dan berkeadilan. Saya bilang ini maknanya sangat besar,”ungkapnya.

Mengenai jatah tambahan jamaah 8000, Komisi VIII akan membicarakannya lagi dengan Kemenag. Tetapi menurut Kennedy, nampaknya yang terisi itu rupanya karena memang sudah closing, ditutup oleh cadangan-cadangan.

“Jadi orang yang namanya tercantum dalam list tahun 2023 banyak yang tidak mendaftar, tidak melunansi. Memang kami sampaikan kepada pemerintah bahwa kuota kita ini mahal, jangan sampai satu kursipun tidak terisi. Kita minta semuanya harus diisi,”kata Kennedy.

Dia menyambut baik yang dilakukan Menteri Agama, yang menurut informasi dari tingkat penyuluh, KUA, Kemenag kabupaten, kota dan provinsi itu turun tangan untuk mencari orang-orang yang namanya tercantum di dalam list jamaah haji tahun 2023.

Mengenai kuota tambahan 8000 orang diperuntukkan untuk siapa?

“Kami mendorong, karena memang ada sekitar mungkin 40% calon jamaah haji ini yang lansia, yang sekian persennya memerlukan perhatian khusus, kita minta supaya diimbangi dengan pendamping. Kita tetap prioritaskan manula, lansia, yang mungkin kita urut yang umurnya 80 ke atas, karena itu masih masih sangat banyak dan kemudian baru nanti berdasarkan nomor urut yang betul-betul sesuai dengan tahunnya, urainya.

Sebelumnya Kennedy mengatakan, berdasarkan pengalaman, jamaah Indonesia terbanyak terbesar setiap tahun, seyogyanya pelaksanaan pemberangkatan haji itu sudah berjalan baik.

“Seharusnya tidak ada lagi ngotot-ngototan di antara DPR dengan pemerintah tentang haji, kalau seumpamanya sistemnya sudah ada. Kami di DPR, akan berupaya untuk membuat sistem ini supaya dari tahun ke tahun pelaksanaan haji itu sudah ada standarisasinya. Pertanyaannya adalah, apakah dari tahun ke tahun nggak ada standarnya? Ada standarnya, tetapi setiap kita melakukan pembahasan melalui Panja haji itu ada saja ngotot- gototnya. Mungkin kawan-kawan wartawan melihat bagaimana alotnya tentang biaya haji di tahun 2023 ini. Bahkan dari 69 jutaan yang harus dipikul Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) dan harus dipikul oleh calon jamaah haji, itu bisa kita turunkan menjadi 49 jutaan.

Pada awalnya pemerintah mengusulkan pada biaya haji yang jumlahnya kurang lebih 69 juta dari 99 jutaan itu. Pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama saya sampaikan, nggak mungkin jamaah haji bisa berangkat dengan jumlah yang seperti itu banyaknya dan memang faktanya puluhan WhatsApp dan puluhan telepon yang masuk mengatakan, Pak John kami batal untuk berangkat, dengan apa kami bayar jumlah yang sebesar itu, kalau 69 juta rupiah pada waktu itu biaya haji yang dipikul oleh calon jamaah haji, maka dia harus menambah sebesar 44 juta, 44 juta setelah dikurangi setoran awal 25 juta, dengan apa kami bayar, kawan-kawan tahu bahwa jamaah haji reguler itu 70% itu adalah dari masyarakat ekonomi bawah, yang kuli panggul, pensiunan, dagang UMKM, menjual tanah, rumah untuk bisa berangkat haji. Alhamdulillah akhirnya kita dorong badan pengelola keuangan haji untuk menaikkan subsidinya, akhirnya hanya menambah sekitar 24 jutaan rupiah saja, titik sentral dari Jakarta semakin ke barat tentu semakin murah, seperti di kampung saya dia hanya menambah sekitar 26 juta saja di Sumatera Barat sana, apalagi ke Aceh dan Medan ya bertambah murah biayanya, Alhamdulillah,”ujar Kennedy Azis.(j04)


Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

DPR RI: Pemerintah Harus Penuhi Kuota Jamaah Indonesia

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *