JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan urgensi peningkatan kualitas Literasi Keuangan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, tabungan, dan investasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Jasa Keuangan yang dihadiri 120 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Jakarta Timur, Sabtu.
“Minimnya literasi inilah yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan nara sumber yang ahli di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (13/08/2023).
Dalam acara yang mengusung tema Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan itu, Anis menekankan bahwa dengan adanya upaya-upaya seperti penyuluhan di bidang literasi keuangan maka berpotensi meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan bagi lembaga-lembaga legal.
“Hal tersebut (penguatan literasi keuangan) akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan yang benar melalui lembaga legal, sehingga masyarakat terhindar dari akses keuangan illegal,” sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI itu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak lupa menyisipkan data-data dalam sambutannya. Anis menyampaikan bahwa merujuk hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada angka 49,68 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding indeks tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
Masih dari sumber yang sama, indeks inklusi keuangan tahun berhasil mencapai 85,10 persen dan meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Menurut Anis tersebut menunjukkan semakin menurunnya celah antara tingkat literasi dan tingkat inklusi yaitu dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022. (J05)
