JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur. Hal itu karena pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan dibukanya keran impor susu dengan sangat lebar.
Saan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen.
“Kita berharap peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan, di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi peternak lokal.
“Disamping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Dengan demikian, katanya, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor.
Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka.
“Nanti sisa kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.
Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.
Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.
Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11/2024).
“Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan,” demikian bunyi paparan Amran.
Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton. (J05)
