Waspada
Waspada » DPR Buka Opsi Bentuk Tim Khusus Kasus Gagal Bayar Koperasi Indosurya
Nusantara

DPR Buka Opsi Bentuk Tim Khusus Kasus Gagal Bayar Koperasi Indosurya

JAKARTA (Waspada): Komisi VI DPR RI yang menangani perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, dan investasi sudah memantau dan membuka opsi membentuk tim khusus, untuk memantau kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta.

“Tujuannya untuk menangani perkara penyelesaian dan opsi solusi yang visible bagi pihak-pihak terkait agar segera bisa mencari jalan penyelesaiannya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Y Manurung di Jakarta, Jumat kemarin.

Dia menegaskan, pihaknya akan mengawasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), oleh karena itu isu ini harus dibawa dalam rapat selanjutnya. Apalagi, kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta ini mencapai nilai Rp10 triliun.

“Saya turut prihatin kepada nasabah. DPR akan memantau langkah apa yang sudah dilakukan Kemenkop dan opsi solusi yang visible bagi pihak-pihak terkait agar segera bisa memberikan jalan penyelesaiannya,” kata Martin.

Skema Penyelesaian

Ditempt terpisah, mantan pengurus sekaligus Pendiri KSP Indosurya Cipta, Henry Surya, memastikan akan membantu penyelesaian kepada anggota koperasi atau nasabah. Caranya, bersama dengan pengurus tengah menyiapkan proposal skema penyelesaian agar dana para anggota/calon anggota dapat dikembalikan.

Ia menyatakan tak akan lari dari tanggung jawab. Karena nantinya, proposal skema penyelesaian yang sedang disiapkan ini akan dibawa  pengurus dan disampaikan dalam rapat kreditur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Sekiranya proposal skema penyelesaian ini menjadi jalan keluar untuk membuktikan keseriusan kami untuk mengembalikan hak dari para anggota dan calon anggota KSP Indosurya,” kata Henry Surya dalam konferensi pers virtual, Jumat sore.

Perilhal sosoknya yang tak pernah muncuk ke publik untuk mengklarifikasi, menurutnya, lebih karena pihaknya dan KSP Indosurya tengah mengevaluasi, apa yang membuat KSP Indosurya tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana sediakala.

“Selama ini kami dikesankan menghindar dan tak bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Padahal, kami mengambil sikap pasif karena kami sedang mengkaji dan mengevaluasi secara komprehensif permasalahan yang terjadi,” tuturnya.

Di dampingi tim kuasa hukumnya Juniver Girsang dan Hendra Wijaya,  serta pengurus KSP Indosurya, Henry mengungkapkan bahwa dirinya merasa terzalimi dengan segala tuduhan yang diarahkan kepadanya serta KSP Indosurya.

“Pemberitaan saat ini tidak fair, saya terzalimi oleh opini oknum tertentu. Kami memahami kesulitan anggota. Kehadiran saya sebagai pendiri KSP di sini untuk membantu penyelesaian kewajiban. Tapi kami sedang mempersiapkan skema yang tepat,” jelasnya.

Juniver Girsang menyatakan, tak ada niat jelek sedikitpun niat dari Henry sebagai pendiri. Apalagi kabur dan menghilang membawa kabur uang anggota atau nasabah.“Kalau dia (Henry) nakal, sudah lama dia kabur, ke luar begeri ” tandasnya.

Menurut Juniver, kasus gagal bayar KSP Indosurya yang disebut-sebut hingga mencapai Rp14 triliun ini, merupakan dampak sistemik dari kasus yang melibatkan salah satu institusi keuangan yang sorot publik tahun kemarin.

“Nah, isu terkaitnya Indosurya dengan kasus tersebut, menjatuhkan citra dan kepercayaan publik khususnya anggota KSP Indosurya. Ujungnya, banyak anggota KSP yang menarik uangnya secara berbarengan dengan masif,” terangnya.

Di saat yang sama, lanjutnya, pandemi covid-10 mulai melanda dan membuat banyak debitur KSP tak bisa melunasi kewajibannya. Ketidakseimbangan tersebut membuat KSP pun kekeringan likuiditas.

“Ini akibat sistemik dari kondisi yang ada mulai tahun 2019. Sejak itu, nasabah tidak lagi banyak aktif dan kemudian perputaran dana yang selama ini lancar menjadi tersendat. Kemudian timbul masalah dana di KSP Indosurya dirush. Jadi pada saat situasi sejenis (kasus di institusi keuangan) terangkat, akhirnya berpengaruh ke Indosurya,” jelasnya.

Menurutnya, kasus gagal bayar itu diklaim bukanlah masalah pengelolaan dana. Justru akibat efek domino dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, sehingga nasabah koperasi melakukan penarikan dana secara besar-besaran.

Dengan begitu, sambungnya, terjadi missmatch atau ketidakseimbangan antara jumlah uang masuk dengan bunga pinjaman yang dibayarkan ke nasabah. Seharusnya, mereka tidak menarik pinjaman jatuh tempo sehingga perusahaan tidak terbebani pembayaran bunga.

“Multiple Effect kejadian, Jiwasraya membuat simpanan pinjaman banyak ditarik nasabah sehingga uang perusahaan tidak bisa muter. Kejadian Jiwasraya sejak November 2019 udah buat susah dan Februari 2020 dana koperasi sudah tidak bisa penuhi kewajiban ke nasabah,” jelas dia.

Seperti diketahui, kasus dugaan gagal bayar KSP Indosurya, kini sudah bergulir ke aranh hukum. Sejumlah nasabah sudah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KSP Indosurya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hingga saat ini masih tahap pencocokan daftar piutang nasabah. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2