JAKARTA (Waspada): Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengingatkan moment pilkada tahun ini tidak boleh mengulang apa yang terjadi pada Pemilu 2024 yaitu pilpres dan pileg lalu. Dia juga mengingatkan agar tidak ada aparat negara yang berpihak kepada salah satu paslon, karena ini juga mencederai rasa keadilan baik bagi calon juga masyarakat pada umumnya.
“Kita tentu tidak ingin ada lagi abuse of power, tidak ada penggunaan mobilisasi unsur-unsur sumber negara baik itu APBN, APBD, untuk memenangkan calon tertentu baik incumbent atau penantang baru yang ada irisannya dengan penggunaan kekuasaan,” ujar Luluk dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Aspirasi Parlemen untuk Pilkada Serentak Berkualitas’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).
Dalam kesempatan itu Luluk mengajak semua pihak ikut mengawal proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diagendakan pada 27 November 2024 mendatang.
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, peran masyarakat sangat penting agar proses pemilihan para pemimpin di daerah itu bisa berjalan jujur, adil dan demokratis.
“Nah, kita tidak menginginkan setiap pemimpin akan menghambur-hamburkan sumber daya daerah melalui APBD hanya karena mereka tidak tahu prioritas dan apa yang bisa diberikan untuk rakyat,” tegasnya.
Pilkada, tambahnya, menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk bisa kita kawal dan bisa kita pastikan baik itu pemimpinnya ataupun hasil-hasil dari produk kebijakannya benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan bersama.
Bagi Luluk yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, pilkada menjadi sebuah ajang pemilu yang demokratis, sehingga menjadikan semua pihak punya kesempatan memilih kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Dan rakyat punya kesempatan memilih pemimpin yang baik dan mengawal hasil-hasil kerja yang menjadi aspirasi masyarakat banyak.
Luluk menekankan bukan hanya mengawal demokrasi agar prosesnya berjalan baik, jujur dan adil tetapi pilkada juga harus menghasilkan kebijakan yang akan melahirkan kebijakan yang membuat kemaslahatan publik tetapi juga selaras dengan harapan masyarakat kebanyakan.
Oleh karena itu, Luluk berharap, pilkada sebagai pesta demokrasi masyarakat di daerah dapat berdampak positif bagi masyarakat setempat. Demokrasi di daerah akan tumbuh menjadi lebih sehat, lebih kuat dan tentu saja jauh lebih bermanfaat.
Dalam acara yang sama, Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan ada 4 hal yang harus ada agar kualitas demokrasi di pilkada dinilai baik.
“Pertama, adanya partisipasi publik. Karena partisipasi publik akan menentukan bahwa orang-orang baik akan terseleksi. Kalau tidak ada partisipasi publik maka akan hanya ada orang-orang terpilih yang NPWP (Nomor Piro Wani Piro). Tapi kalau ada partispasi publik maka money pilitics dan intimidasi tidak akan mampu bertahan,” ucap Anggota Komisi II DPR RI itu.
Kedua, adanya regulasi. Menurut Mardani, regulasi yang dibuat harus adil dan fair yang memberi kesempatan bagi semua. “Ini ditentukan oleh penyelenggara pemilu, media massa dan civil society. Ayuk kawal PKPU, Perbawaslu, netralitas TNI/Polri agar ada regulasi yang membumi di lapangan. Jangan cuma di atas kertas,” imbuhnya.
Berikutnya sambung Mardani, yaitu transparansi. Dia menekankan tiap calon kepala daerah mesti mendapat panggung untuk menjawab integritas, transparansi dna kompetensinya.
“Anda layak atau tidak. Semua akan terlihat dengan jelas,” tegasnya.
Keempat, yaitu semua harus ikut konstitusi. Langkah itu harus memedomani 4 target tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mesti menjadi poin-poin yang dijabarkan di tiap pilkada, sehingga tiap calon kepala daerah punya roadmap jelas,”ujar Mardani.
Di forum sama, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengapresiasi keberanian dari DPR RI dalam menjadikan pilkada menjadi lebih baik, yaitu Anggota DPR yang notabenenya politisi partai telah bersepakat dengan pemerintah dan KPU bahwa yang maju sebagai calon kepala daerah semuanya harus mundur.
“Bagi saya ini adalah keberanian dari parlemen keberanian, di mana katakanlah menjaga aturan,” terang Ujang.
Selain itu, juga keberanian menolak teman-temannya sesama politisi partai yang akan menjadi menjadi calon kepala daerah agar mundur dari jabatannya baik di DPR maupun jabatan lainnya.
“Oleh karena itu kita apresiasi dalam kontek itu itu regulasi yang dibuat oleh parlemen. Sehingga semua kandidat itu mundur ketika dia maju ikut pada saat ini. Ini penting,” imbuh Ujang.
Hal lain, menurut Ujang adalah dalam membangun kualitas pilkada, maka integritas menjadi hal utama bagi sosok calon kepala daerah. Maka, menurut Ujang, semua pihak memiliki tugas besar yaitu bagaimana membangun kualitas pilkada itu dengan benar-benar menemukan referensi terbaik dari seorang calon kepala daerah.(j04).
