Waspada
Waspada » DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Nusantara

DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 9 No 3 dari kiri) saat memberikan keterangan pers di Media Center Parlemen, Jakarta Kamis (16/7) (Waspada/ist)

JAKARTA (Waspada) Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah (Pemda) belum mandiri.

Dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator “sangat mandiri” yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator “mandiri”. Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator “belum mandiri” dan “menuju kemandirian”.

Demikian diungkapkan LaNyalla di hadapan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 , Kamis (16/7), di Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPD juga terus berupaya membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( RUU PBB), RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah dan RUU BUMDes. Termasuk pula RUU yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Upaya lain yang didorong oleh DPD RI adalah meningkatkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, komunitas masyarakat dan partisipasi media. Salah satu tujuannya untuk optimalisasi aset daerah, sehingga lebih bernilai guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ungkapnya.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) 2019 yang mengkonsolidasikan 87 Laporan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) itu terrdiri dari tujuh komponen laporan keuangan. yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Atas 88 laporan tersebut, BPK memberi opini sebagai berikut, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,59%). Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) untuk 2 LKKL (2,27%). Sementara terhadap 1 LKKL (1,14%) BPK RI tidak menyatakan pendapat. “Atas konsolidasi tersebut, BPK RI menyatakan opini WTP atas LKPP tahun 2019,” ungkap Agung Firman. (rel)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2