Waspada
Waspada » DPD Nilai Tapanuli Raya Layak Jadi Provinsi Baru
Nusantara

DPD Nilai Tapanuli Raya Layak Jadi Provinsi Baru

JAKARTA (Waspada) Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melaporkan kepada Wakil Presiden sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak menjadi provinsi,.Salah satu diantaranya Provinsi Tapanuli Raya.

Hal ini disampaikan Pimpinan DPD RI pada rapat konsultasi bersama Wapres Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Dari kajian dan aspirasi yang diterima DPD, empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian pemerintah adalah Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan
Barat, Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

Mengenai faktor-faktor yang memicu pemekaran di banyak daerah, LaNyalla menyebut di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

“Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luas cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya 45 Provinsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan daerah (Desartada) perlu dilakukan. Ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Selain Ma’ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. (JO5)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2