JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta manajemen Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola bisnis dan keuangan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Kami ingin BUMN memiliki sense of crisis atas kondisi fiskal APBN yang serba terbatas, sehingga pemerintah harus memangkas subsidi energi khususunya BBM. Artinya BUMN tidak justru memperparah posisi sulit APBN yang sudah nyaris jebol”, ungkap Sultan melalui keterangan Jum’at (09/09) di Jakarta.
Sebagai institusi bisnis, kata Sultan, BUMN seharusnya mampu memenuhi semua kebutuhan anggaran operasional dan pembiayaan secara mandiri. Bahkan ketika mendapatkan penugasan dari negara untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis Nasional.
“Silahkan diselesaikan secara bisnis, dengan cara dan skema apapun. Jika tidak mampu mengemban projek penugasan pemerintah, ya serahkan kepada swasta”, tegasnya.
Dia meminta untuk memastikan BUMN benar-benar mandiri secara finansial, pemerintah sebaiknya tidak banyak mengharapkan deviden dari BUMN. Biarkan BUMN memperbaiki ekosistem bisnisnya secara terintegrasi agar perusahaan-perusahaan bisa saling menopang satu sama lain.
“Skema holding company yang digagas kementerian BUMN harusnya sudah memberikan dampak kemandirian keuangan di tubuh BUMN. Bank-Bank Himbara kita sangat besar profitnya, kenapa tidak dialihkan ke BUMN karya dan lain-lain yang masih mengeluhkan kondisi keuangannya”, tanya Sultan.
Artinya terdapat masalah dalam manajemen perusahaan BUMN itu sendiri. Kami ingin Kementerian BUMN mampu memperbaharui sistem manajemen setiap BUMN yang terindikasi bermasalah, dan kemudian menjadi leading sektor dari ekosistem BUMN”, tutupnya. (J05)
