Waspada
Waspada » DPD Dukung Integrasi BPJS -JKP Bagi Pekerja Terkena PHK
Nusantara

DPD Dukung Integrasi BPJS -JKP Bagi Pekerja Terkena PHK

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, (Ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung sepenuhnya integrasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya mendukung penuh program ini sebagai jaminan dari kehadiran pemerintah dalam setiap persoalan yang dihadapi warga negaranya, dalam hal ini pekerja yang tengah mendapat musibah PHK,” kata LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima wartawan Jumat (16/4/2021) di Jakarta.

Dia menilai perlu integrasi data antara BPJS dengan JKP agar program ini dapat berjalan tepat sasaran.

Di sisi lain, LaNyalla meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar hal ini dapat diketahui dengan luas. “Para penerima manfaat program ini juga harus aktif mengakses informasi. Sehingga nantinya para pekerja yang merupakan JKP dapat berwirausaha atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya,” tutur nya.

Sebagaimana diketahui, program JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan.

JKP ini akan menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK. Besaran manfaat yang akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan berikutnya.

Untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan modal awal sebesar Rp6 triliun di APBN 2021 ini.( JO5 )

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2