Waspada
Waspada » Dirjen Otda Kemendagri: Banyak Capaian Pemerintah Untuk Papua
Nusantara

Dirjen Otda Kemendagri: Banyak Capaian Pemerintah Untuk Papua

diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI Jakarta Kamis (6/4).(Waspada/ Ramadhan Usman).

JAKARTA (Waspada): Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menegaskan, membuat narasi Papua selalu ada dalam masalah adalah narasi yang salah.
“Saya pikir ini adalah narasi yang salah. Kita juga membuat narasi-narasi yang yang sudah banyak kita capai dalam konteks kita menjadikan Papua adalah Indonesia, “katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI Jakarta Kamis (6/4).
Menurut Dirjen Otda, capaian yang dilakukan pemerintah harusnya membuka mata kita bahwa sudah banyak yang dilakukan pemerintah saat ini.
Dari fersfektip sejarah di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI. Karena seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.
Amanah dari resolusi PBB 2504 ini adalah jelas bahwa Papua diberi Undang-Undang otonomi khusus (Otsus) dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian dari NKRI.
“Hal inilah dibuatkan langkah langkah oleh pemerintah untuk memajukan rakyat
Papua, ” ujarnya.
Kita perlu memahmi semangat dari UU ini, pertama dalam rangka memberi rasa keadilan sebagaimana yang dipesankan dari perwakilan masyarakat Papua juga akan tercapai kesejahteraan dan pentingnya untuk menegakkan supremasi hukum serta adanya penghormatan Hak azasi manusia masyarakat papua sebagai bagian dari NKRI.
Namun membandingkan capaian yang ada di Papua dengan provinsi lainnya tentu tidak dengan apple to apple karena kondisinya tidak sama. Ibarat mobil yang berpacu dengan dua jenis mobil yang berbeda dan medan yang akan di lalui juga tidak sama.
Papua, medannya terjal dan berliku-liku dan juga ada beberapa persoalan kepemimpinan dan sebagainya juga tidak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Bahwasanya ada ketidak sempurnaan dalam pembangunan, itu adalah fakta tetapi tentu kita harus menilai hal hal seperti ini secara objektif.
Dana Otsus tentunya dari berbagai fihak dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, tentu jumlahnya akan besar tetapi dihadapkan pada kondisi alam yang berat, penuh dengan persoalan-persoalan demokrasi, persoalan-persoalan sosial struktural yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain tentunya uang yang besar menjadi persoalan yang tidak bisa dijadikan parameter mengukur keberhasilan satu daerah, ada persoalan akuntabilitas yang optimal perbedaan antara lain, ada persoalan efisiensi , efektivitas dan juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain.
“Kalau dikatakan tidak ada hasil , sekali lagi perlu menggunakan parameter yang tepat. Banyak hal yang sudah dicapai yang sudah dilakukan untuk Papua sebagai bagian dari NKRI,” ujar Akmal.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani menambahkan, dengan
ditetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris, paling tidak secara sosiologis sudah merespon gugatan dari berbagai kelompok masyarakat di Papua yang selama ini tidak nyaman dengan adanya KKB. Apalagi selama ini ada kesan terjadi diskriminasi perlakuan hukum terhadap apa yang dilakukan KKB.
Menurut Arsul begitu ditetapkan sebagai teroris organisasi teroris, ini kan banyak kemudian mendapat reaksi dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Hal itu wajar.
“Ini yang menurut saya harus kita dalami lebih jauh, bagi saya apakah itu sebagai KKB atau hanya bahkan sebagai kelompok atau organisasi teroris, maka potensi pelanggaran hak azasi manusia itu tidak tergantung pada pemberian atau penetapan statusnya.
Tapi tergantung pada karakter-karakter dan juga kultur dari aparatur keamanan dan pertahanan kita. Itu yang paling penting, “kata Arsul.
Dengan status KKB menjadi teroris dilakukan operasi operasi penegakan hukum yang melibatkan tidak hanya Polri tapi juga TNI. “KKB sebagai kelompok teroris akan dikejar, ditindak sebagai pelaku tindak pidana umum KUHP, mulai bisa dikenakan dari pasal makar, makar bersenjata terhadap pemerintah, sampai juga tindak pidana umum lainnya misalnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan pembakaran dan lain sebagainya.
“Pada kesempatan ini saya mengingatkan pemerintah, jajaran pemerintah yang terkait dengan Papua, berarti di sana ada kerja besar yang harus di lakukan oleh institusi pemerintahan terkait tidak hanya terbatas tentunya pada Polri dan TNI, karena rezim pemberantasan terorisme kita itu tetap mengacu pada pendekatan, criminal justice system, pendekatan penegakan hukum berbasis sistem peradilan pidana, maka yaitu penyelesaiannya harus dengan dengan proses-proses hukum pidana, “ungkap Arsul
Kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM karena bisa saja kemudian ada salah tindak, salah tangkap, salah tembak dan lain sebagainya, tidak hanya itu justru ini yang harus kita ingatkan pemerintahnya agar juga kerja-kerja kontra radikalisasi dan deradikalisasi dalam konteks menjaga keutuhan NKRI, dalam konteks supaya tidak terpengaruh dengan gerakan yang ingin melepaskan Papua itu, dari negara kesatuan republik Indonesia itu harus dilakukan. Demikian Arsul Sani.(j04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2