Waspada
Waspada » Dikti dan 14 PTN Bertekad Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Nusantara

Dikti dan 14 PTN Bertekad Menuju Wilayah Bebas Korupsi

JAKARTA(Waspada): Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bersama itu, ada 14 Perguruan Tinggi Negeri yang didorong untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Ke-14 universitas itu adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sam Ratulangi.

“Kunci dari upaya melayani sebaik mungkin adalah integritas. Integritas adalah salah satu hal yang harus ditegakkan di lingkungan pendidikan tinggi karena melalui pendidikan tinggi yang berintegritas akan terbentuk insan-insan berintegritas sebagai generasi unggul penerus bangsa,”ujar plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Nizam, saat meluncurkan pencanangan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Rabu (1/7).

Untuk mewujudkan layanan yang berintegritas, Nizam mengajak insan Pendidikan Tinggi untuk melakukan perubahan pola pikir bagaimana memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, dan penyelarasan program akan mendorong percepatan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat.

Nizam juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh pada kualitas layanan. Layanan yang baik hanya dapat diberikan oleh sumber daya yang baik pula.

Bicara terkait WBK/WBBM, Nizam menjelaskan urgensi untuk melakukan perubahan bentuk layanan tatap muka secara langsung menjadi layanan-layanan berbasis teknologi. Intervensi penggunaan teknologi diharapkan dapat mengoptimalkan layanan dan mencegah peluang terjadinya penyimpangan/pelanggaran. Layanan dapat terselenggara dengan optimal, masyarakat pun dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, transparan dan akuntabel.

“Layanan akan menjadi bersih dengan mengurangi bentuk-bentuk layanan bertemu muka secara fisik. Layanan ini potensial terjadi penyimpangan, godaan, maupun gangguan yang tidak diinginkan. Layanan berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi dan juga menghindari terjadinya penyimpangan. Ini perlu kita wujudkan bersama,” jelas Nizam

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Pembangunan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi ini dimulai dengan melakukan perencanaan, telaah, dan penyusunan peta jalan serta rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Lebih lanjut Paristiyanti menjelaskan bahwa terdapat tiga sasaran pembangunan Zona Integrita di Ditjen Pendidikan Tinggi antara lain terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan penyelenggraan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah slogan “Dikti SIGAP Melayani’, sebagai sebuah visi bersama.

SIGAP merupakan singkatam dari Senyum dan Semangat, Integritas, Gotong royong, Amanah dan Profesional. (j02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2