Waspada
Waspada » Talkshow Hardiknas PDIP, Komedian Kiki Bicara Pendidikan Di Masa Pandemi
Nusantara Pendidikan

Talkshow Hardiknas PDIP, Komedian Kiki Bicara Pendidikan Di Masa Pandemi

Komedian Kiki Saputri saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP, Rabu (5/5) di Jakarta. (ist)

JAKARTA (Waspada): Komika yang juga dikenal sebagai Komedian Kiki Saputri mengingatkan Pemerintah agar tetap melaksanakan proses pendidikan di masa pandemi dengan berbasis pada lima sila Pancasila.

Menurut Kiki, lambang lima sila di Pancasila bisa menjadi inspirasi yang mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek), yang dipimpin Menteri Nadiem Makarim.

Dijelaskannya, sila pertama memakai lambang satu bintang. Yang maknanya bintang sebagai sumber cahaya menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia.

“Saya berharap pendidikan Indonesia menjadi sumber cahaya bagi kemajuan generasi bangsa Indonesia,” kata Kiki Saputri, saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP, Rabu, (5/5), di Jakarta.

Sila kedua dengan lambang rantai emas, dengan substansi kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Saya berharap besar pendidikan Indonesia bisa membangkitkan rasa kemanusiaan kepada pelajar mahasiswa. Jadi kita ini bisa jadi generasi yang beradab,” jelas Kiki.

Sila ketiga dengan lambang pohon beringin bersubstansi Persatuan Indonesia, Kiki mengatakan pendidikan Indonesia bisa menjadi sebagai dasar menjalin persaudaraan.

“Jadi jangan ada lagi tuh rasisme dan diskriminasi di sekolah,” tukas Kiki.

Sila keempat berlambang kepala banteng berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Bahwa penting pendidikan mengajarkan bermusyawarah, bermufakat. “Jangan gontok-gontokan, jangan tawuran,” tegasnya.

Dan sila kelima soal keadilan sosial, berlambang padi dan kapas.

“Saya berharap betul sebagai mantan guru dan akan menjadi ibu dan mungkin punya anak, saya berharap pendidikan Indonesia mampu merata, adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Kiki.

Dia mengatakan, sebelum menjadi komedian, dirinya adalah seorang guru honorer yang bergaji Rp 600 ribu perbulan di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Kiki sangat sedih, sebab bila dibagi 30 hari maka dirinya hanya dibayar Rp 20 ribu perhari. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan kasir minimarket yang bisa berbagai hingga Rp 4 juta perbulan. Padahal kasir demikian hanya mensyaratkan lulusan SMA, sementara guru wajib menyelesaikan 4 tahun perkuliahan.

“Tak usah omongin yang di pelosok. Sebulan digaji cuma Rp 600 ribu, jadi guru honorer di Jakarta. Sehari 20 ribu. Ayam geprek saja 25 ribu. Sedih di Jakarta,” kata Kiki.

“Situasi semakin sulit apalagi di tengah pandemi. Teman saya masih banyak jadi guru dan tetap mengeluh. Khususnya karena masih harus sekolah online. Masalahnya tak semua siswa punya HP. HP ada, kuota tak ada. Begitu HP ada dan kuota ada, dipakai untuk tiktok,” kata Kiki.

Belum lagi masalah sinyal telekomunikasi yang kerap membuat suara dan substansi yang diajarkan tertunda (delay).

“Saya ikut prihatin dengan pendidikan di tengah pandemi. Namun semua harus kita hadapi. Tapi ada sosok panutan yang bisa kita jadikan contoh agar tetap bersemangat. Misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau memimpin negara, memimpin partai dengan baik. Tapi yang jelas beliau mengutamakan pendidikan. Bu Mega bahkan menerima berbagai doktor honoris causa. Saat jadi kepala negara, beliau implementasikan dan putuskan UU pendidikan, soal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” urai Kiki.

Kiki berbicara di Live Talk Show Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hadir sebagai narasumber. Termasuk Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Yang menjadi host acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira

Sementara DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong agar Pemerintah memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan. Yakni dengan cara mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes covid bagi para siswa.

Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng,
“Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah.”kata Agustina.

Menurut pihaknya, Pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak, dan secara periodik melakukan tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka. Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada. Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas. Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu.

Selain itu, Pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, kabupaten dan kota.

“Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi,” tegas Agustina.

Inisiator Bukit Algoritma dan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis. Sebab yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus covid-19 yang telah menjadi pandemi.

“Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp 200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp 200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis,” kata Budiman.

Pihaknya juga mendorong agar waktu tak banyak dihabiskan untuk berpikir dan mempertimbangkannya. Jika tak segera dilaksanakan, yang akan menjadi korban adalah pendidikan anak yang merupakan generasi depan bangsa. (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2