JAKARTA (Waspada): Anggota DPR RI Muhammad Misbakhun mempertanyakan, apakah kita menemukan terobosan baru, Apakah kita menemukan inovasi baru,l. Apakah kita menemukan desain besar yang baru dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pengantar nota Rancangan APBN 2024, Rabu 16 Agustus 2023 di sidang paripurna DPR.
“Bagaimana kita memperkirakan APBN 2024? Kalau kita lihat APBN ini orang yang sama dengan menyusun APBN Indonesia 20 tahun yang lalu. Siapa? Ya menterinya sama, tahun 2005 yang menyusun APBN orang yang sama juga menysun APBN di 2024 ini. Permasalahannya berubah, tantangannya berubah, orangnya yang sama, metodologi yang digunakan sama, ini yang terjadi, kalau kita bicara soal desain APBN,”ungkap Misbakhun dalam diskusi Forum Legislasi ‘Mengintip Pidato Presiden Soal RAPBN 2024’ di Media Center DPR RI Jakarta Selasa (15/8).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu membayangkan nanti di pengantar RAPBN ada kalimat, konsolidasi fiskal, kesinambungan fiskal antisipasi ketidakpastian global, APBN sebagai shock absorber, antisipatif konsolidatif dan sebagainya. “Kalau nanti itu kalimat-kalimat yang menurut saya klise tidak menjawab tantangan zaman.
Kalau kita membicarakan, apa yang sekiranya dibaca oleh bapak presiden dalam nota keuangan besok diujung APBN pemeritahan Jokowi, apakah kita bisa ukur APBN ini seberapa kuat daya intervensinya pertama terhadap pertumbuhan, terhadap bagaimana APBN ini meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi game changer terhadap kepastian ekonomi. Ukurannya dari sana,” ungkap Misbakhun.
Misbakhun mempertanyakan juga, pendapatan perkapita kita berapa. “Apakah meningkat apa tidak. Tax ratio kita meningkat atau tidak, kemudian indeks pembangunan manusia itu meningkat atau tidak?
Karena dalam indek pembangunan manusia akan ada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan kemudian kualitas-kualitas yang lain misalnya rasio guru, rasio dokter, kemudian laboratorium sekolah seperti apa, laboratorium medis seperti apa, selama ini, bisa diukur sampai disitu atau tidak.
Apakah APBN itu sebagai game changer terhadap situasi-situasi yang terkunci di dalam masyarakat? Selama ini yang saya lihat APBN , APBN bagus di narasi, bagus dipublikasi, dampak-dampaknya harus bisa dibuktikan, mentransmisinya,”ujarnya.
Misbakhun membenarkan dampaknya memang ada. “Kalau saya lihat yang saya rasakan sampai saat ini, yang rakyat merasakan itu baru di kegiatan bantuan sosial (Bansos). Tetapi kegiatan Bansos membuat rakyat menjadi sangat tergantung. Yang menjadi masalah adalah Bansos itu tidak boleh kemudian rakyat menjadi sangat tergantung kepada negara, kehilangan kreativitasnya, kemudian kehilangan kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri keluar dari kemiskinan,”kata Misbakhun.
Dia mengingatkan, harusnya APBN menjadi inovasi, bagaimana subsidi ini tetap ada tapi kemudian tepat sasaran. Bagaimana kemudian kita mempunyai data bahwa yang menerima Bansos itu juga tepat sasaran. Jangan sampai Bansos kena kepada keluarganya Lurah, keluarganya RT yang mendata dan sebagainya.
Saya berharap APBN 2024 Yang besok nota keuangannya dibacakan oleh Pak presiden Jokowi itu menjadi jahitan akhir dari krisis pandemi 2020 yang lalu,”katanya.
Bagaimana APBN 2024 Ini bisa memberikan gambaran di sana? Jahitan terakhir inilah nanti seperti apa, Bansosnya seperti apa, profil penerimaan pajak kita seperti apa.
Selain itu ingin saya sampaikan adalah mengenai dana desa. Dana desa ini adalah komitmen Pak Jokowi soal bagaimana membangun Indonesia dari pinggir dan saya baik sekarang selalu mengingatkan bahwa yang namanya kemiskinan, yang namanya pendidikan berkualitas rendah, infrastruktur pedesaan yang masih belum terbangun dan sebagainya Itu semuanya ada di desa. Hasil bumi ada di desa, hasil pangan ada di desa, buah-buahan sayuran harus diangkut ke kota infrastrukturnya belum memadai maka dana desa itu menjadi sangat penting di sana, membangun irigasi membangun jalan desa, bumdes dikembangkan ekonomi rakyat dikembangkan nah ini adalah komitmen yang harus diingatkan terus, bagaimana dana desa itu tetap menjadi bagian dari desain APBN yang berpihak kepada kepentingan membangun Indonesia dari pinggir,”tandas Misbakhun.
Selain Misbakhun, diskusi Forum Legislasi juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Peneliti INDEF Nailul Huda dan Praktisi Media Agus Eko Cahyono.(j04)
