JAKARTA (Waspada): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akibat dampak krisis Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah warga kelas menengah menjadi turun di Indonesia.
Saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia sekitar 17,13%, sementara jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.
“Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Jika mengacu pada data tersebut, maka jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.
Airlangga menuturkan bahwa kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Karena warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi di tanah air dan punya peran strategis untuk mendukung perekonomian.
Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.
“Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045,” tuturnya.
Untuk menjaga kelas menengah mapan, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi.
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.
Sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.
“Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024,” ungkapnya.
Airlangga menjelaskan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.
Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
“Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (J03).
