Buka Rakornas di Bali, Menteri PPPA: Keberhasilan Program Tergantung Kekuatan Kerja Sama - Waspada

Buka Rakornas di Bali, Menteri PPPA: Keberhasilan Program Tergantung Kekuatan Kerja Sama

  • Bagikan
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat membuka Rakornas PPPA di Bali, Rabu (16/6). (Foto: humas KPPPA)

BALI (Waspada): Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PPPA). Tanpa sinergi kuat, sulit menemukan solusi dan jalan tengah atas setiap persoalan perempuan dan anak di Tanah Air.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itulah, bersinergi dan bekerjasama adalah hal yang krusial,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA di Denpasar, Bali, Rabu (16/6).

Rakornas KPPPA tahun ini mengambil tema ‘Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak’, digelar 16–18 Juni 2021 dan dilaksanakan secara offline dan online.

Rakornas diselenggarakan untuk lebih memperkuat koordinasi, integrasi dan sinergi Pusat dan Daerah dalam membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, pemenuhan dan perlindungan khusus anak serta memastikan anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Ditambahkan Bintang, sinergi dapat terjadi dengan berbagai pihak. Diantaranya kementerian/lembaga di Pusat; antara organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota; antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, lembaga profesi, media, dunia usaha, akademisi, pakar, tokoh agama, dan tokoh adat.

“Dengan bersinergi diharapkan ada sinkronisasi dan koordinasi program pemerintah terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”imbuh Bintang.

Salah satu bentuk kekuatan sinergi adalah upaya keras dan cerdas pemerintah daerah dalam membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA dan Permen PPPA 11/2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA.

Saat ini, baru 29 provinsi dan 134 kabupaten/kota yang sudah memiliki UPTD-PPA. Terkait pembentukan kelembagaan ini, Bintang mengaku masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten/Kota.

Sementara di tingkat Kementerian, pihaknya, lanjut Bintang, masih terus koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pembentukan UPTD PPPA dan akan mengawal terus proses pembentukan UPTD PPA di daerah.

Bintang lantas memberikan apresiasi untuk Provinsi Lampung dan Riau yang telah 100 persen melakukan pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Dia berharap, prestasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

“Saya mendorong para Kepala Dinas yang mengampu urusan perempuan dan anak bisa mengawal proses pembentukan UPTD di daerah masing-masing sesuai dengan tambahan fungsi dan tugas yang diberikan kepada Kementerian PPPA, dimana pembentuakn UPTD PPA menjadi salah satu prioritas utama untuk memberikan layanan bagi para perempuan dan anak korban kekerasan,” ujar Menteri Bintang.

Selain soal sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat, Rakornas juga membahas rencana besar terkait pembentukan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khusus DRPPA, Kementerian PPPA akan bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) untuk momentum terlaksananya pembangunan perempuan dan anak yang dikelola dengan kolaborasi dan sinergi yang baik.(J02)

  • Bagikan